Prabowo tolak pelaksanaan dan hasil Pemilu 2014 serta menarik diri

Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa menyatakan menolak pelaksanaan Pemilu 2014 dan hasilnya
serta menyatakan menarik diri dari proses pelaksanaan Pilpres yang hari
ini diumumkan hasilnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam keterangan yang disiarkan secara luas kepada publik melalui siaran televisi.

Penolakan didasarkan pada tuduhannya bahwa Pemilu telah
berlangsung tertutup dan curang. Mereka menyatakan pemilu presiden dan
wakil presiden 2014 cacat hukum. Mereka juga menilai proses Pilpres
bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di Rumah Polonia,
Jakarta, Selasa (22/7/2014), seusai rapat internal bersama para pimpinan
koalisi Merah Putih. “Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan terbuka,
banyak aturan main yang dibuat tapi dilanggar,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi pihaknya,
ditemukan berbagai kecurangan yang luar biasa. Di Papua, kata dia, 14
kabupaten yang tidak melaksanakan pencoblosan saat 9 Juli lalu. Di DKI
Jakarta, kata dia, ada 5800 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk
dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, kata dia, tidak digubris KPU.

Dengan berdasar kondisi seperti itu, Prabowo mengatakan, “Kami,
capres dan cawapres, sesuai konstitusi UUD 45 akan gunakan hak
konstitusional untuk menolak pelaksanaan pilpres 2014. Dengan demikian
kami undurkan diri dari proses yang sedang berlangsung.”

Prabowo menyebut dirinya tidak rela korbankan suara rakyat yang telah
diberikan tapi telah dicurangi. “Kami tidak bersedia korbankan mandat
yang telah diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan, kami siap
menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat,”
paparnya.

Prabowo menceritakan lima alasannya menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Ia pun memastikan seluruh saksi di KPU akan ditarik.

“Dengan demikian, saya juga menginstruksikan ke saksi tim Prabowo untuk tidak lagi lanjutkan proses tersebut,” lanjut Prabowo.



Sudah diduga sebelumnya

Penolakan Prabowo itu sudah diduga sebelumnya. Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Haryadi, seperti dilansir Tribunnews.com
memprediksi kubu pasangan Prabowo-Hatta akan menolak hasil rekapitulasi
penghitungan suara yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Selasa (22/7/2014).

Sebab, kata Haryadi, dari proses rekapitulasi yang berjalan sejak
Minggu (20/7/2014) sampai Senin (21/7/2014) hampir pasti pasangan
Jokowi-JK akan memenangkan perolehan suara Pilpres itu. “Lalu hampir
pasti pula, saksi dari Prabowo-Hatta akan menolak menandatangani hasil
rekapitulasi itu atau menandatangani namun dengan sederet catatan,” kata
Haryadi, Senin (21/7/2014).

Menurut Haryadi, di dalam Undang-undang tidak ada larangan mengenai
sikap penolakan tanda tangan hasil suara Pilpres oleh pihak yang kalah
atau penandatanganan namun dengan catatan. “Karenanya hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan hasil Pilpres yang akan ditetapkan KPU,”
katanya.

Haryadi menduga sikap penolakan tanda tangan kubu Prabowo-Hatta atas
hasil Pilpres yang ditetapkan KPU, atau menandatangani namun dengan
catatan, adalah pertanda kubu Prabowo-Hatta akan menggugat KPU ke
Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemungkinan mereka menggugat KPU ke MK cukup terbuka. Namun jika
tidak, maka penolakan menerima hasil Pilpres oleh mereka, akan dijadikan
bargaining position Prabowo-Hatta atas pasangan Jokowi-JK ,” katanya.

Bargaining position yang dimaksud, lanjut Haryadi, agar kubu
Prabowo-Hatta mendapat jatah kekuasaan dari Jokowi-JK yakni mendapat
sejumlah kursi setingkat menteri atau hal lainnya.

“Jadi penolakan kubu Prabowo-Hatta atas hasil Pilpres yang akan
ditetapkan KPU, bisa menjadi cara mereka atau bargaining position
mereka, agar diberi sedikit jatah untuk ikut serta dalam mengelola
kekuasaan,” ujar Haryadi.