Walah! Suami Angel Itu Cewek Tulen

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEg8Gl-Z9ALWjdPMHnygtBrdn0YWsND0kTvcCmUDM_wSizPhhiDc0QrTHRJA02ybrFQu6YNyEuVD8mt7G7i-M0AE2TrUnrhAaHQiJzJCjQ2BX_MYy0K9xdt3e6J_xsfj53AbrShg8423FLND0I-DGRf8lwN8uR0vHFiz-IuHEoPMqkJJzTjpP5CHXuU8ql1dgv721SPZqYzJMtbjLSf0Wmh6aGL6ORb50oGAW7Oju0-2U5XMdbebWCtC6x881TpqHlXnXdXghrQbjMpU9pebRFLuC6ib9jCt1qClA4s2EmecjomvftNapWT2doVU5w=" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Walah! Suami Angel Itu Cewek Tulen </td></tr> </tbody></table> TRIBUNNEWS.COM, BANJARBARU. Jenis kelamin Alex Georgia Katan (25) akhirnya terungkap. Suami dari Angel Yulida Mustika (18) itu ternyata seorang cewek tulen. Mereka hidup serumah di Kompleks Griya Pesona Bayangkara, Banjarbaru.<br /> Warga Kompleks Griya Pesona Bayangkara RT 34 RW 5, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berhasil dikibuli Alex. Guna menyaru sebagai laki-laki, Alex sengaja mencukur sangat pendek rambutnya dan setiap hari berpakaian laki- laki.<br /> Untuk menyempurnakan penyamarannya, Alex melengkapi dirinya dengan kartu tanda penduduk (KTP), yang didatanya tertulis jenis kelamin Alex adalah laki-laki.<br /> Tak hanya KTP, Alex juga membentengi kedok aslinya dengan akta nikah. Di dalam surat nikah tersebut, Alex juga berstatus sebagai pria. Dia menikah dengan Angel Yulida Mustika 20 Mei 2012 lalu, di Gereja Franciscus, Penjaringan Utara, Jakarta Utara.<br /> Serapi-rapinya Alex menyembunyikan jenis kelamin aslinya, akhirnya terungkap juga. Hal itu bermula ketika anggota Polsek Landasan Ulin menerima laporan pengaduan dari istri Alex, Angel Yulida Mustika, beberapa hari lalu.<br /> Angel mengadukan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, Alex. Keduanya terlibat perkelahian. Saat itu Alex meminta sang istri masuk ke rumah, tapi Angel tidak mematuhinya. Kesal, permintaannya tidak dituruti Alex pun memukul dan menarik rambut Angel.<br />  Tidak terima diperlakukan demikian, Angel melapor Alex ke Polsek setempat. Atas pengaduan itulah, sore harinya anggota Polsek Landasan Ulin bergerak mencari Alex. Sekitar pukul 19.00 Wita, polisi berhasil menemukan Alex di rumah, yang ditinggalinya bersama dengan Angel.<br />  Selanjutnya, polisi membawa Alex ke mapolsek. Saat diperiksa, anggota yang menangani kasusnya meragukan jenis kelamin Alex.<br /> Setelah didesak, Alex mengakui kalau dia berkelamin perempuan. Seorang polwan, yang memastikan status kelamin Alex, membenarkan kalau Alex seorang perempuan<br /> <br /> <b>Tidak Menikah</b><br />Kapolsek Landasan Ulin, AKP H Uskiansyah, membenarkan jajarannya menangani kasus pemalsuan identitas oleh tersangka Alex Georgia Matan. "Kasus ini, awalnya hanya pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," ujarnya.<br /> Setelah suami korban, Alex, dijemput dan diperiksa, kata Uskiansyah, ternyata dia bukan laki-laki sebagaimana yang diperkirakan semula. "Alex ternyata perempuan. Karena itu, penanganan kasusnya bukan lagi KDRT karena tidak terlihat tanda-tanda kekerasan berupa pemukulan," ujarnya.<br /> Uskiansyah mengatakan, pihaknya kini menjerat Alex tentang pemalsuan identitas sebagaimana diatur di dalam Pasal 266 KUHP yang menyebutkan pelanggaran memberikan keterangan bohong untuk dimuat di dalam akta otentik. "Tersangka terancam hukum 6 tahun," ujarnya.<br />  Menurut Uskiansyah, Alex memang memiliki bukti berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Jakarta Utara. Begitu pula, KTP dengan identitas warga Kompleks Griya Griya Pesona Bhayangkara.<br /> "Tetapi, kebenaran akta nikah tersebut juga diragukan. Dari keterangan yang diperoleh anggotanya, Alex membayar seseorang sebesar Rp 2,5 juta untuk membuatkan akta nikah tersebut," ujarnya.<br /> Di dalam akta nikah tersebut, kata Uskiansyah, Alex menikah dengan Angel pada 20 Mei 2012 di Gereja Mahampun Franciscus, Jakarta Utara.<br />  "Dari keterangan yang kami peroleh, Alex mengaku tidak pernah menikah. Alex membuat akta pernikahan tersebut karena didesak oleh warga tempatnya tinggal," ujarnya. </div> <!-- Blogger automated replacement: "https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fl1.yimg.com%2Fbt%2Fapi%2Fres%2F1.2%2F3o1NW83avfwQ5mVyyIOhRQ--%2FYXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0yNzA7cT04NTt3PTQzNg--%2Fhttp%3A%2F%2Fmedia.zenfs.com%2Fid_ID%2FNews%2FTribune_News%2FLESBIAN.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*" with "https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEg8Gl-Z9ALWjdPMHnygtBrdn0YWsND0kTvcCmUDM_wSizPhhiDc0QrTHRJA02ybrFQu6YNyEuVD8mt7G7i-M0AE2TrUnrhAaHQiJzJCjQ2BX_MYy0K9xdt3e6J_xsfj53AbrShg8423FLND0I-DGRf8lwN8uR0vHFiz-IuHEoPMqkJJzTjpP5CHXuU8ql1dgv721SPZqYzJMtbjLSf0Wmh6aGL6ORb50oGAW7Oju0-2U5XMdbebWCtC6x881TpqHlXnXdXghrQbjMpU9pebRFLuC6ib9jCt1qClA4s2EmecjomvftNapWT2doVU5w=" -->

Walah! Suami Angel Itu Cewek Tulen

Walah! Suami Angel Itu Cewek Tulen TRIBUNNEWS.COM, BANJARBARU. Jenis kelamin Alex Georgia Katan (25) akhirnya terungkap. Suami dari Ang...

Baca selengkapnya »

Patung Buddha yang Dimiliki Nazi Berasal Dari Luar Angkasa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="yom-mod yom-art-content " id="yui_3_5_1_1_1348877378938_547"> <div class="bd" id="yui_3_5_1_1_1348877378938_546"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img alt="" class=" editorial" src="http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/B4eM29V0JHe4RYdOgl.cpA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD02MTI7cT04NTt3PTQyNw--/http://media.zenfs.com/en_US/News/LiveScience.com/meteorite-buddha-120927.jpg1348678794" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oleh Stephanie Pappas, Penulis Senior LiveScience | LiveScience.com</td></tr> </tbody></table> <div class="first"> <span class="yom-figure yom-fig-left" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"></span>Mungkin kisah ini terdengar seperti plot dalam salah satu film Indiana Jones, namun peneliti Jerman mengatakan bahwa patung Buddha yang dibawa dari Eropa oleh Nazi berasal dari batu meteor yang jatuh ke Bumi 10 ribu tahun lalu di perbatasan Siberia-Mongolia.<br /><br />Buddha dari luar angkasa ini, atau para peneliti menyebutnya "Iron Man", tak diketahui usianya. Perkiraan terbaik menghitung kemungkinan asal patung ini dari abad 8-10. Pahatan patung ini menggambarkan seorang pria, kemungkinan dewa Buddha, duduk dengan kaki dilipat masuk dan memegang sesuatu di tangan kirinya. Di dadanya ada swastika Buddha, simbol keberuntungan yang kemudian "diambil alih" oleh partai Nazi di Jerman.<br /><br /><span class="yui-editorial-embed"></span>"Orang bisa berspekulasi bahwa simbol swastika di patung itu adalah penyebab artefak 'Iron Man' meteor ini dibawa ke Jerman," kata peneliti pada 14 September lalu di jurnal Meteoritics & Planetary Science.<br /><br /><strong>Petualangan manusia besi</strong><br />Manusia besi ini pertama datang ke Jerman setelah ekspedisi Tibet pada 1938-1939 oleh ahli zoologi dan etnologi Ernst Schäfer. Ia dikirim ke daerah tersebut oleh Nazi untuk mencari akar ras Arya. Patung itu kemudian berpindah-pindah pemilik.<br /><br />Peneliti Universitas Stuttgart Elmar Bucher dan koleganya pertama menganalisis patung tersebut pada 2007, saat pemiliknya saat itu mengizinkan mereka mengambil lima sampel kecil. Pada 2009, tim ini kemudian mendapat kesempatan untuk mengambil sampel lebih banyak lagi dari bagian dalam patung, karena lebih sedikit terkontaminasi cuaca atau sentuhan tangan manusia daripada bagian luar.<br /><br />Mereka menemukan bahwa patung tersebut dipahat dari batu luar angkasa yang sangat jarang dan dikenal dengan meteorit ataksit. Meteor besi ini memiliki kadar nikel tinggi. Meteor terbesar yang pernah diketahui, meteor Hoba dari Namibia, adalah jenis meteor ataksit yang beratnya bisa lebih dari 60 ton.<br /><br /><strong>Dari luar angkasa</strong><br />Analisis kimiawi dari sampel patung manusia besi ini menunjukkan kecocokan dengan sebaran dari serpihan batu luar angkasa dari perbatasan Siberia dan Mongolia. Meteorit China memiliki 250 fragmen meteorit, kebanyakan relatif kecil, meski ada dua potongan yang beratnya melebihi 10 kg. Para ilmuwan memperkirakan bahwa meteorit Chinga jatuh antara 10 ribu-20 ribu tahun lalu. Penemuan pertama meteor tersebut tercatat pada 1913, namun keberadaan patung tersebut menunjukkan bahwa orang-orang menambang kawasan tersebut untuk materi artistik lama sebelum itu, menurut Buchner.<br /><br />Identitas pria dalam patung tersebut tak jelas, namun para peneliti memperkirakan ia mungkin adalah dewa Buddha Vaisravana, atau dikenal juga dengan Jambhala. Vaisravana adalah dewa kekayaan atau peperangan, dan ia sering digambarkan memegang lemon (simbol kekayaan) atau kantung uang di tangannya. Manusia besi ini memegang objek yang tak jelas di tangannya. Patung ini tingginya 24 cm dan beratnya 10,6 kg.<br /><br />Banyak budaya di dunia yang menggunakan besi meteor untuk membuat belati dan bahkan perhiasan, menurut Buchner dan para koleganya, dan pemujaan meteor pun cukup sering terjadi pada budaya kuno. Namun pahatan Buddha pada meteor tergolong unik.<br /><br />"Patung manusia besi ini adalah satu-satunya ilustrasi bentuk manusia yang diketahui dipahat pada meteorit, artinya kita tidak punya perbandingan untuk menentukan nilainya," kata Buchner dalam pernyataan. "Dari usianya saja, kita bisa memperkirakan nilainya mencapai $20 ribu (Rp 191,2 juta). Namun, jika perkiraan kami tentang usianya benar dan hampir seribu tahun usianya, maka patung ini bisa tak ternilai."</div> </div> </div> </div>

Patung Buddha yang Dimiliki Nazi Berasal Dari Luar Angkasa

Oleh Stephanie Pappas, Penulis Senior LiveScience | LiveScience.com Mungkin kisah ini terdengar seperti plot dalam salah satu film ...

Baca selengkapnya »

Pengawas Proyek Divonis 3,5 Tahun

<a href="http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=198686">Suara Merdeka Edisi Cetak</a>:<b>Korupsi Rehabilitasi Lift GKN </b><br /> SEMARANG - Pengawas proyek rehabilitasi lift Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II, Slamet Sundoro dijatuhi hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (13/9). <br /> Majelis hakim yang diketuai Suyadi juga mendenda Slamet dengan Rp 100 juta setara dengan dua bulan kurungan. Slamet dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor berikut perubahannya UU 20/2001.<br /> ”Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Terdakwa terbukti membantu terjadinya tindak pidana korupsi,” demikian hakim Suyadi membacakan vonis didampingi hakim anggota Sinintha Sibaani dan Robert Pasaribu. <br /> Dalam putusan kemarin, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban penggantian kerugian negara sebesar Rp 34,9 juta. Jika terdakwa tak membayarnya dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita. Jika harta benda yang disita tak memenuhi kewajiban tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan enam bulan penjara.<br /> Tak Sesuai Kontrak<br /> Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang sebelumnya. JPU menuntut Slamet dengan enam tahun penjara dengan denda Rp 200 juta setara tiga bulan kurungan. Slamet dituntut pidana tambahan yang sama dengan putusan.<br /> Proyek rehabilitasi lift yang diawasi Slamet itu dilaksanakan tahun 2008. CV Espro telah dikontrak senilai Rp 39 juta untuk mengawasi pekerjaan pelaksana proyek, yakni CV Mutiara Abadi. Dalam pelaksanaannya, proyek dengan anggaran Rp 1,36 miliar dari APBN itu tidak sesuai perjanjian kontrak. Dalam kontrak ditentukan merk lift yang harus terpasang adalah Fuji Jepang. Kenyataannya, lift yang terpasang adalah Fuji Cina yang harganya jauh di bawah Fuji Jepang. <br /> Dalam laporan pengawasan CV Espro, pekerjaan CV Mutiara Abadi dinyatakan sudah sesuai kontrak. Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Jateng, praktik ini merugikan negara sebesar Rp 746.210.400.<br /> Belakangan diketahui, Direktur CV Espro Rahmat Setiadi justru tak meneken kontrak dan laporan pengawasan. Dalam sidang di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, tanda tangan Rahmat terbukti dipalsukan oleh Slamet. Rahmat pun bebas di tingkat banding.<br /> Atas vonis tersebut, Slamet didampingi kuasa hukumnya Paulus Sirait tak lantas menyatakan sikap. ”Kami pikir-pikir dahulu, Majelis,” kata Slamet. Demikian pula JPU Kejari Semarang Joko Hermawan, mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan perihal langkah hukum selanjutnya. (H89-72)

Pengawas Proyek Divonis 3,5 Tahun

Suara Merdeka Edisi Cetak : Korupsi Rehabilitasi Lift GKN SEMARANG - Pengawas proyek rehabilitasi lift Gedung Keuangan Negara (GKN) Semara...

Baca selengkapnya »

Problema Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor (2) « KRUPUKULIT

<div style="text-align: justify;">Dalam tulisan sebelumnya saya menguraikan permasalahan antara Pasal 3 dan Pasal 8 Tipikor di <a href="http://krupukulit.wordpress.com/2012/02/10/problematika-pasal-3-dan-pasal-8-uu-tipikor/" title="Problematika Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor">sini</a>. Melengkapi tulisan tersebut berikut ini contoh lain dari permasalahan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><strong>Putusan Mahkamah Agung Nomor <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23fdf63be451480ec1e9d0edce4a5771">300 K/Pid.Sus/2009</a> (Kristiani Mei Puji Astutik)</strong></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini Terdakwa pada saat menjabat sebagai Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Blora Tahun anggaran 2006 didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada intinya menggunakan dana yang berasal dari Pos Belanja Tidak Langsung sebesar +/- Rp 77 Juta tanpa bisa mempertanggungjawabkannya, dari total anggaran sebesar +/- Rp 9 milyar. Atas perbuatan tersebut Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berlapis (primair-subsidair) dimana dalam dakwaan primair PU mendakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Subsidair dengan Pasal 3 UU Tipikor, Lebih Subsidair dengan Pasal 8 UU Tipikor.</div><div style="text-align: justify;">Dalam Tuntutannya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidari, yaitu yang diancam dengan Pasal 3 UU Tipikor. Tuntutan hukuman yang dituntut yaitu penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, dan pembayaran uang pengganti sebesar +/- 77 juta dengan penjara pengganti selama 1 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><span id="more-1080"></span>Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kab. Blora menyatakan Terdakwa terbukti atas dakwaan Subsidair (sesuai kesimpulan Penuntut Umum) dan menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman minimal yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu 1 tahun dan denda Rp 50 juta, tanpa pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dimana Pengadilan Tinggi Semarang menghapuskan pidana denda yang dijatuhkan PN Kab. Blora sehingga hukuman yang diberikan hanya pidana penjara selama 1 tahun.</div><div style="text-align: justify;">Atas putusan PT Semarang tersebut Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi. Alasan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada dasarnya hanya seputar besarnya hukuman yang menurut Penuntut Umum terlalu rendah, hanya penjara 1 tahun tanpa denda dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Permohonan kasasi tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dimana MA kemudian menambahkan hukuman yang dijatuhkan dengan pidana denda Rp 50 juta dan pembayaran uang pengganti +/- Rp 77 juta.</div><div style="text-align: justify;">Baik alasan kasasi Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum Mahkamah Agung agak cukup unik, karena tidak ada sama sekali hal ikhwal hukum yang dipermasalahkan, hanya menyangkut masalah berat-ringannya hukuman. Bagaimana Penuntut Umum menguraikan alasan kasasinya juga tergolong unik, karena terkesan sedikit memelas kepada Mahkamah Agung –hal yang biasanya justru digunakan oleh Terdakwa- seperti terlihat kutipan dibawah ini:</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum berharap dan sekaligus memohon, serta mendambakan putusan dari Ketua Mahkamah Agung Rl dalam perkara ini berdasarkan hati nurani yang paling dalam yang arif dan bijaksana mengingat masyarakat kecil di pedesaan khususnya di daerah kami Blora, yang sekaligus kami adalah putri daerah Blora masih banyak yang berkekurangan kehidupan ekonominya. Bahkan pencurian Jagung karena kelaparan untuk makan saja, putusan Pengadilan bisa 1 (satu) tahun lebih, sedangkan Terdakwa terbukti Korupsi hanya di putus 1 (satu) tahun tanpa denda dan Uang pengganti. Bila kami hayati rasanya tidaklah berlebihan jika Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa di samping pidana kurungan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan juga membayar denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar Uang pengganti sebesar Rp 76.833.587,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jika tidak membayar Uang pengganti tersebut paling lambat, 1 (satu) tahun sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk mencukupi Uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. (hal. 27-28).</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Sementara itu pertimbangan MA juga terkesan tanpa dasar, hanya berdasarkan ‘hati nurani’ belaka tanpa argumentasi hukum sama sekali, dan tidak dapat menjelaskan dimana letak kesalahan putusan Judex Facti, namun menyatakan judex facti salah dalam menerapkan hukum, seperti terlihat di bawah ini:</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:<br /> mengenai alasan-alasan ke I & II:</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum;</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi seperti diuraikan dalam dakwaan subsidair, dan pula telah terbukti uang sebesar Rp 76.833.587,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa, karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah, sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;</div><div style="text-align: justify;">Pertimbangan di atas cukup janggal, mengingat judex facti, baik pengadilan tingkat pertama maupun banding sebenarnya juga telah menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti. Yang membedakan putusan MA ini dengan PN Kab. Blora hanyalah masalah penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, yang mana dalam Pasal 18 UU Tipikor (dan juga karena sifatnya yang merupakan pidana tambahan) penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya tidak bersifat mutlak. Sementara itu perbedaan putusan MA dengan Pengadilan banding selain masalah uang pengganti juga pada masalah tidak dijatuhkannya pidana denda. Untuk pidana denda ini sebenarnya Pengadilan Tinggi Semarang tidak dapat dikatakan salah dalam menerapkan hukum, mengingat rumusan sanksi yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor memang tidak bersifat kumulatif mutlak antara pidana penjara dengan denda, namun dirumuskan dalam bentuk alternatif-kumulatif (penjara dan/atau denda). Dalam rumusan alternatif-kumulatif seperti ini maka pengadilan dapat memilih menjatuhkan kedua jenis hukuman atau memilih salah satu diantaranya (lihat <a href="http://krupukulit.wordpress.com/2011/06/10/penafsiran-%E2%80%9Dpenjara-danatau-denda%E2%80%9D-2/">resume putusan ini</a>).</div><div style="text-align: justify;">Terlepas dari masalah di atas, apakah berat ringannya hukuman semata merupakan wilayah kasasi atau tidak, putusan ini kembali menunjukkan problematika dalam UU Tipikor (31/1999 dan 20/2001) itu sendiri, khususnya antara Pasal 3 dan Pasal 8. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Kas yang kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkannya tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri). Dalam dakwaannya Penuntut Umum sendiri telah memasukkan pasal ini sebagai salah satu pasal yang didakwakan, yaitu dalam dakwaan Lebih Subsidair. Tapi baik Penuntut Umum maupun Pengadilan (termasuk Mahkamah Agung) sama-sama sepakat bahwa Pasal yang dilanggar adalah Pasal 3 (dakwaan Subsidair) bukan Pasal 8 (Lebih Subsidair). Mengapa? Sebagaimana halnya dalam tulisan sebelumnya, cukup kuat dugaan saya tidak digunakannya Pasal 8 dalam perkara ini semata-mata karena besaran ancaman minimal yang diatur dalam pasal 8 tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, khususnya kerugian yang ditimbulkan, yaitu +/- Rp 78 juta.</div><div style="text-align: justify;">Sebagai informasi, ancaman hukuman untuk pasal 3 ini adalah seumur hidup atau pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun dan minimal 1 tahun DAN/ATAU denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 milyar. Sementara untuk ancaman hukuman untuk pasal 8 yaitu pidana penjara maks 15 tahun dan minimal 3 tahun DAN denda maks Rp 750 juta dan minimal 150 juta. Dengan melihat besaran ancaman minimal ini, seandainya Penuntut Umum berpandangan bahwa hukuman baik di tingkat pertama maupun banding yang dijatuhkan terlalu ringan sebagaimana di dalilkan dalam alasan kasasinya, seharusnya Penuntut Umum menggunakan dalil bahwa yang lebih tepat terbukti adalah Dakwaan Lebih Subsidair. Tapi bisa dipahami mengapa hal tersebut tidak dilakukan, oleh karena dalam kesimpulannya sendiri Penuntut Umum memang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti Atas Dakwaan Subsidair. Mengapa dakwaan subsidair yang menurut PU terbukti? Ya tentu karena urutan dakwaannya demikian, PU menempatkan pasal 3 dalam Dakwaan Subsidair, sementara Pasal 8 dalam Dakwaan Lebih Subsidair. Mengapa PU menempatkan pasal 3 dalam urutan dakwaan yang lebih tinggi dari pasal 8? Ya kembali lagi karena permasalahan ketidakjelasan ancaman hukuman maksimal dan minimal antara pasal 3 dan pasal 8.</div><div style="text-align: justify;"><strong>Catatan Tambahan:</strong></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Agung dalam Putusan di atas:</div><div style="text-align: justify;">1. Muhammad Taufik (Ketua)</div><div style="text-align: justify;">2. M. Zaharuddin Utama</div><div style="text-align: justify;">3. Syamsul Ma’arif</div><a href="http://krupukulit.wordpress.com/2012/04/25/problema-pasal-3-dan-pasal-8-uu-tipikor-2/">Problema Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor (2) « KRUPUKULIT</a>

Problema Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor (2) « KRUPUKULIT

Dalam tulisan sebelumnya saya menguraikan permasalahan antara Pasal 3 dan Pasal 8 Tipikor di sini . Melengkapi tulisan tersebut berikut ini ...

Baca selengkapnya »

Festival Serayu 2012 Digelar di Tepian Sungai

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img height="200" src="http://assets.kompas.com/data/photo/2011/12/02/0936076620X310.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="pb_10">KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO</span> Sungai Serayu </td></tr> </tbody></table><b>PURWOKERTO, KOMPAS.com</b>--Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas, Jawa Tengah, segera menggelar Festival Serayu 2012 di sekitar Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, pada 15-16 September.<br /> "Kegiatan ini sebagai upaya memberdayakan masyarakat setempat khususnya para penambang pasir dalam mendukung pengembangan potensi wisata di Sungai Serayu," kata Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Banyumas Suwondo di Purwokerto, Kamis.<br /> Ia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai Sabtu (15/9) dan akan diisi pameran industri kecil yang dikembangkan oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Kecamatan Rawalo serta acara hiburan.<br /> Menurut dia, kegiatan dilanjutkan Minggu (16/9), pukul 08.30 WIB, dengan acara karnaval perahu pasir (perahu penambang pasir, red.) yang ditargetkan akan diikuti 50 perahu.<br /> "Hingga saat ini sudah ada 30 perahu yang mendaftar. Perahu-perahu tersebut akan dihias dengan berbagai hiasan yang menunjukkan budaya lokal dan penumpangnya juga menggunakan pakaian tradisional serta membawakan kesenian tradisional karena akan dilakukan penilaian," katanya.<br /> Ia mengatakan, karnaval perahu pasir ini akan mengambil rute dari dipo pasir di Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, menuju Bendung Gerak Serayu di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, sejauh 11 kilometer.<br /> Usai karnaval perahu pasir, kata dia, kegiatan dilanjutkan dengan lomba balap perahu pasir di sekitar Bendung Gerak Serayu dan akan diikuti para penambang pasir serta atlet-atlet dayung lokal.<br /> Menurut dia, lomba balap perahu pasir ini mempunyai keunikan tersendiri karena perahu yang digunakan merupakan perahu tradisional yang biasa digunakan untuk mengangkut pasir sehingga lebih berat dibanding perahu yang biasa digunakan dalam olahraga dayung.<br /> "Ini perahu tradisional, perahu pasir biasanya lebih berat. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan hiburan bagi masyarakat serta mendukung promosi pariwisata Banyumas khususnya di sekitar Bendung Gerak Serayu," katanya.<br /> Ia mengharapkan, investor akan tertarik mengembangkan potensi pariwisata Sungai Serayu jika festival ini rutin diselenggarakan.<br /> Dengan demikian, kata dia, keberadaan objek-objek wisata baru di sekitar bantaran Sungai Serayu dapat mendukung keberadaan Objek Wisata Pemandian Kalibacing yang berada di sekitar Bendung Gerak Serayu.<br /> Berdasarkan catatan <i>Antara</i>, peserta lomba balap perahu pasir pada Festival Serayu 2011 menggunakan peralatan sederhana karena dayung yang mereka pergunakan terbuat dari kayu dan bambu.<br /> Peserta lomba harus mengarungi lintasan sepanjang 300 meter pergi pulang di sekitar Bendung Gerak Serayu. </div>

Festival Serayu 2012 Digelar di Tepian Sungai

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Sungai Serayu PURWOKERTO, KOMPAS.com --Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas, Jaw...

Baca selengkapnya »

Problematika Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor

<div style="text-align: justify;">UU Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaiaman telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebenarnya mengandung beberapa permasalahan. Dalam tulisan ini saya ingin menyoroti mengenai permasalahan tumpang tindih pengaturan delik/tindak pidana yang diatur di dalamnya. Sebenarnya ada cukup banyak ketentuan pidana yang tumpang tindih dalam UU ini, namun kali ini saya hanya akan menyoroti tumpang tindihnya pengaturan dalam Pasal 3 dan Pasal 8, karena kebetulan baru menemukan suatu putusan yang terkait masalah ini, yaitu Putusan No. <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/74e9b09ff46e20636f918ad69eef54b4">293 K/Pid.Sus/2010</a> dengan terdakwa Drs. Ignas I Hurek Making.</div><div style="text-align: justify;">Sebelum masuk bagaimana perkara di atas tentunya sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang diatur dalampasal 3 dan pasal 8 UU Tipikor.</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><b>Pasal 3 </b></div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><b><span id="more-931"></span>Pasal 8</b></div><div style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;">Kedua pasal ini sebenarnya memiliki irisan, atau dengan kata lain terdapat kemungkinan suatu perbuatan dapat memenuhi kedua ketentuan tersebut, yang dalam istilah kerennya disebut <i>concursus idealis</i>. Mengenai concursus idealis ini diatur dalam pasal 63 KUHP, yang berbunyi:</div><ol style="text-align: justify;"><li>Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.</li> <li>Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.</li> </ol><div style="text-align: justify;">Bagaimana ceritanya antara pasal 3 dan pasal 8 di atas bisa terjadi irisan? Kalau kita baca pasal 8 maka inti perbuatan yang dilarang adalah menggelapkan uang atau surat berharga. Larangan ini berlaku bagi pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum. Apa itu pegawai negeri? Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu:</div><div style="text-align: justify;">Pegawai Negeri adalah meliputi: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalm Undang-undang tentang kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.</div><div style="text-align: justify;">Penggelapan itu sendiri artinya adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 372 KUHP.</div><div style="text-align: justify;">Nah, kalau dikaitkan dengan pasal 3, penggelapan itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Secara sekilas memang terkesan bahwa berarti semua perbuatan yang diatur dalam pasal 8 tercakup juga dalam pasal 3. Ya, sekilas, tapi kalau dibaca secara teliti sebenarnya tidak.  Ada dua hal yang membuatnya demikian. Pertama, obyek yang digelapkan yang diatur dalam pasal 8 spesifik hanya uang dan surat berharga, sementara barang tidak. Jadi misalnya seorang pegawai negeri menjual mobil dinas yang digunakannya tidak bisa dikenakan pasal 8.</div><div style="text-align: justify;">Kedua, dalam pasal 3 terdapat unsur ‘yang dapat merugikan keuangan negara’, sementara dalam pasal 8 unsur kerugian negara tidak ada. Pasal 8 tersebut tidak peduli apakah uang atau surat berharga yang digelapkan oleh pelaku adalah uang atau surat berharga milik negara atau tidak, yang penting uang atau surat berharga tersebut ada dalam penguasaan si pelaku karena jabatannya. Contoh untuk perbuatan seperti ini misalnya seorang Teller bank pemerintah pada saat menerima setoran tabungan dari nasabah tidak memasukkan uang tersebut ke pencatatan bank, namun ia kantongi sendiri. Uang tersebut tentunya bukan uang milik negara, karena jelas uang tersebut adalah milik si nasabah. Dalam hal demikian maka si Teller bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 8, namun tidak untuk pasal 3. Ya kalau ditarik-tarik sih bisa saja, karena pada akhirnya negara bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada si korban/nasabah, karena perbuatan si Teller tersebut dilakukan karena ada kaitannya dengan jabatannya, dan ketika negara harus mengganti kerugian si korban tersebut tentunya negara menjadi dirugikan juga. Ya, betul, tapi agak terlalu jauh sih. Tapi seperti ini kira-kira perbedaan pasal 8 dan pasal 3.</div><div style="text-align: justify;">Ok, sekarang saya ingin memberikan 2 ilustrasi kasus yang serupa untuk menggambarkan permasalahan antara pasal 3 dan pasal 8 ini. Contoh pertama, seorang bendahara suatu instansi pemerintah menggelapkan uang kas instansi tersebut sebanyak 100 juta rupiah. Contoh kedua, seorang pegawai negeri yang mendapatkan jatah mobil dinas senilai 200 juta menggelapkan mobil dinas tersebut dengan cara menjual mobil tersebut seharga 150 juta kepada pihak lain. Dari kedua contoh kasus tersebut ketentuan mana yang akan digunakan?</div><div style="text-align: justify;">Dari contoh pertama, walaupun perbuatan tersebut bisa juga dikenakan pasal 3 namun mengingat ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP (asas lex specialis derogat lex generali) maka tentunya perbuatan si pelaku lebih tepat dipidana dengan pasal 8. Sementara untuk contoh kedua, karena obyek yang digelapkan bukanlah uang atau surat berharga namun barang (mobil) maka si pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal 8 walaupun bentuk perbuatannya sama-sama penggelapan, melainkan pasal 3.</div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi permasalahan adalah jika dilihat dari nilai perkara sebenarnya kasus kedua tentunya lebih besar daripada kasus pertama, yaitu kalau antara 150-200 juta. Sementara nilai perkara dalam perkara pertama adalah 100 juta. Namun jika melihat ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan bagi pelaku dalam contoh pertama maksimum penjara selama 15 tahun, minimum 3 tahun, DAN denda Rp. 150 juta s/d 750 juta, sementara untuk terhadap pelaku dalam contoh perkara kedua ancaman hukumannya yaitu maksimum seumur hidup, minimum 1 tahun, DAN/ATAU Rp. 50 juta s/d 1 milyar.</div><div style="text-align: justify;">Apa yang aneh? Perhatikan ancaman maksimum dan minimumnya, serta imperatif (wajib) atau tidaknya denda dijatuhkan.</div><div style="text-align: justify;">Apa artinya? Artinya terhadap pelaku dalam contoh kedua yang nilai korupsinya lebih besar dari pada pelaku dalam contoh pertama bisa dijatuhkan hukuman lebih ringan daripada pelaku dalam contoh pertama. Adil kah?</div><div style="text-align: justify;">Ok, itu tentunya hanya kasus fiktif. Nah ini ada kasus kongkrit terkait masalah pasal 3 dan pasal 8 ini. Yaitu kasus yang saya sebutkan di awal tulisan ini. Secara ringkas dalam perkara ini terdakwa Drs. Ignas I Hurek Making yang merupakan pegawai bagian pemasaran pada suatu perusahaan daerah di Kabupaten Lembata Kupang, didakwa dalam dakwaan alternatif antara pasal 3 dan pasal 8.  Adapun perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu dalam beberapa kali melakukan penjualan namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan daerah dimana ia bekerja namun ia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Selain itu terdakwa juga beberapa kali menggelapkan uang sisa pembelian barang. Total uang hasil penjualan yang ia nikmati sebesar +/- 80 juta rupiah.</div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut pengadilan agar menyatakan terdakwa terbukti atas dakwaan alternatif kedua, yaitu yang diancam dengan pasal 8 (penggelapan), serta menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun (sesuai ancaman minimum) serta denda sebesar Rp. 150 juta dan pembayaran uang pengganti sebesar +/- 80 juta rupiah. Namun pengadilan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, pengadilan memutus terdakwa terbukti atas dakwaan alternatif pertama (pasal 3) dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp. 50 juta, dan uang pengganti sebesar +/- 77 juta. Diperkuat hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.</div><div style="text-align: justify;">Dari putusan tersebut tentunya menjadi janggal, mengapa pengadilan memilih dakwaan alternatif pertama (pasal 3) bukan dakwaan alternatif kedua (penggelapan), padahal seharusnya dalam perkara ini yang lebih tepat untuk dikenakan adalah dakwaan alternatif kedua. Apa sebab? Pertama pasal 3 mensyaratkan adanya unsur ‘yang dapat merugikan keuangan negara’. Dalam perkara ini tentunya sedikit lebih rumit untuk mengkaitkan kasus ini dengan kerugian negara, mengingat institusi tempat terdakwa bekerja adalah Perusahaan Daerah (BUMD), dimana masih terjadi perdebatan apakah kerugian yang dialami oleh BUMN/BUMD masuk dalam kategori kerugian keuangan negara. Dan hal ini pula yang menjadi salah satu materi memori kasasi terdakwa. Kedua, dari bentuk perbuatan yang didakwakan jelas bentuk perbuatan yang terjadi adalah penggelapan, sehingga lebih tepat yang diterapkan adalah dakwaan kedua.</div><div style="text-align: justify;">Namun, mengapa pengadilan bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung akhirnya diputus yang diterapkan adalah dakwaan pertama? Saya menduga hal ini tidak terlepas dari problematika pasal 3 dan pasal 8 ini. Jika pengadilan memilih dakwaan alternatif kedua maka hukuman yang harus dijatuhkan minimal 3 tahun penjara dan denda minimal Rp 150 juta rupiah, padahal nilai korupsi yang terjadi (hanyalah) +/- 80 juta. Sementara di sisi lain banyak perkara korupsi lainnya yang nilainya jauh lebih besar yang dilakukan tidak dalam bentuk penggelapan namun masuk dalam kategori pasal 3 dihukum dengan hukuman dibawah 3 tahun. Jadi dalam perkara ini sepertinya pengadilan mengahadapi dilema yang disebabkan oleh problem pasal 3 dan pasal 8 ini. Karena dilema tersebut akhirnya pengadilan memilih untuk menerapkan dakwaan altenatif kedua yang ancaman minimumnya lebih rendah dari dakwaan alternatif pertama, walaupun secara formil seharusnya tidak tepat.</div><a href="http://krupukulit.wordpress.com/2012/02/10/problematika-pasal-3-dan-pasal-8-uu-tipikor/#comment-504">Problematika Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor « KRUPUKULIT</a>

Problematika Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor

UU Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaiaman telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebenarnya mengandung...

Baca selengkapnya »

Diduga Melanggar HAM, Komnas HAM Tegur Foke-Nara - LIPSUS Jakarta1

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2012/09/14/0105376620X310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="auto" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2012/09/14/0105376620X310.jpg" width="550" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="source_img c_abu03_kompas2011 right">TRIBUNNEWS/DANY PERMANA</div><div class="source_img pt_15 pb_10">Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (ki-ka) mendeklarasikan Kampanye Damai Pilkada DKI Jakarta, di Monas, Jakarta, Kamis (13/9/2012). Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan dilaksanakan pada 20 September mendatang, dengen peserta pasangan Foke-Nara dan Jokowi-Basuki. </div></td></tr> </tbody></table><div class="multi_foto_wide"><br /> <b>AKARTA, KOMPAS.com</b> - Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Kabul Supriyadhie menyatakan akan mengirim surat teguran kepada Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan kandidat cagub dan wacagub itu. Surat teguran ini terkait laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Foke-Nara saat mengikuti Lebaran Bamus Betawi di Jakarta Utara, Senin (10/9/2012).Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru, Habiburokhman yang melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM mengadukan pernyataan Nachrowi Ramli yang meminta orang Betawi keluar dari Betawi jika tidak memilih orang Betawi serta ancaman penarikan e-KTP oleh Fauzi Bowo.<br /> "Pernyataan Nachrowi yang kami persoalkan adalah 'pada tanggal 20 September, silakan keluar dari Betawi jika tak pilih orang Betawi'. Adapun Foke menyatakan 'saya pikir semua orang Betawi kompaklah kali ini, tetapi kalau masih ada juga yang nekat, ya, enggak pape, lu kasih tau aja ama saya, entar saya cabut e-KTP-nya'," papar Habiburokhman, menirukan ucapan Nara dan Foke.<br /> Menanggapi dugaan pelanggaran HAM ini, Komnas HAM akan melayangkan surat teguran kepada Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. "Kami akan memberikan surat teguran kepada Foke-Nara dan barang tentu disampaikan pada Panwaslu. Kami akan menyelidiki masalah ini lebih pada masalah hak asasi manusiannya. Warga tidak boleh diintimidasi dengan <i>statement</i> seperti itu," kata Kabul, Kamis (13/9/2012).<br /> Kabul mengatakan, sebagai negara dengan sistem demokrasi, hak untuk memilih dan memiliki keyakinan politik, telah diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Tentunya <i>statement</i> seperti yang dilaporkan ini melanggar HAM. Orang yang bisa memimpin Jakarta adalah orang yang memiliki kapasitas tertentu sebagai pemimpin, bukan karena etnisnya. Kalau dia dari etnis tertentu tetapi koruptor gimana?" kata Kabul.<br /> Dia pun mengimbau agar proses menuju pilkada putaran kedua DKI Jakarta jangan sampai mencederai hak asasi manusia, misalnya dengan melakukan intimidasi untuk memilih pasangan calon gubernur tertentu.<br /> "Intinya, biarkan warga memilih seorang pemimpin yang menurutnya mampu memimpin di Jakarta. <i>Nggak</i> ada paksa-paksaan, apalagi pencabutan KTP. Memangnya Jakarta punya warga Betawi, apalagi ini Ibu Kota," ujar Kabul.</div></div>

Diduga Melanggar HAM, Komnas HAM Tegur Foke-Nara - LIPSUS Jakarta1

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (ki-ka) mendeklarasikan Kampanye Da...

Baca selengkapnya »

Jokowi Pede dengan Prestasinya

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="left-artikel"> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img alt="OPTIMISTIS: Walikota Solo Joko Widodo masih cukup bergairah untuk bisa meraih simpati masyarakat Jakarta dalam Pilgub DKI putaran kedua." class="caption" src="http://www.indopos.co.id/images/stories/folder-news/2012/09-SEPTEMBER/TGL12/b5.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" title="OPTIMISTIS: Walikota Solo Joko Widodo masih cukup bergairah untuk bisa meraih simpati masyarakat Jakarta dalam Pilgub DKI putaran kedua." /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">OPTIMISTIS: Walikota Solo Joko Widodo masih cukup bergairah untuk bisa meraih simpati masyarakat Jakarta dalam Pilgub DKI putaran kedua.</td></tr> </tbody></table><br /> CALON gubernur DKI Jakarta Joko Widodo cukup optimistis mendapat dukungan dari warga DKI dalam Pilgub DKI putaran kedua 20 September mendatang. Pasalnya, terbukanya informasi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi dari manapun. Kalau bekerja ya harus optimis. Biar hasilnya juga bagus.<br /> ”Kesalahan saya di Solo karena saya bekerja dan kerja saya ada hasilnya,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di sela acara halal bihalal di SCBD, Senin (10/9) malam. Sehingga Jokowi membantah dirinya dianggap hanya melakukan pencitraan di Jakarta. Sebab, hasil kerja membangun daerahnya mendapat apresiasi masyarakat dan informasinya tersebar luas oleh media.<br /> Jokowi juga membantah jika penghargaan yang diterimanya hanya politik pencitraan tanpa fakta. Mengingat penghargaan tersebut benar-benar ada dan diberikan atas kerja kerasnya. Dia menyebutkan seperti tahun 2010, Solo masuk tiga besar kota yang bersih dari pungutan dan korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII).<br /> Pada tahun yang sama, dirinya juga mendapat penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award dari Yayasan Bung Hatta. ”Saya dapat penghargaan karena dinilai sebagai Walikota Solo yang memberikan pengaruh transparansi dan bebas korupsi di lingkungan pemerintahan,” pungkasnya. (pes)<br /> <br /> </div></div>

Jokowi Pede dengan Prestasinya

OPTIMISTIS: Walikota Solo Joko Widodo masih cukup bergairah untuk bisa meraih simpati masyarakat Jakarta dalam Pilgub DKI putaran kedu...

Baca selengkapnya »

Mobil Rp 1,3 M Tinggal Puing

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="left-artikel"><br /> <div class="img_caption none" style="float: none; width: 400px;"><img alt="JOESVICAR IQBAL/INDOPOS RUSAK PARAH: Range Rover yang terbakar di Permata Hijau, Jakarta Selatan" class="caption" src="http://www.indopos.co.id/images/stories/folder-news/2012/09-SEPTEMBER/TGL12/c1.jpg" title="JOESVICAR IQBAL/INDOPOS RUSAK PARAH: Range Rover yang terbakar di Permata Hijau, Jakarta Selatan" /><br /> <div class="img_caption">JOESVICAR IQBAL/INDOPOS RUSAK PARAH: Range Rover yang terbakar di Permata Hijau, Jakarta Selatan</div></div><br /> WARGA di sekitar Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dikejutkan oleh terbakarnya mobil mewah jenis Range Rover, kemarin. Diduga penyebab terbakarnya mobil bernopol B 8188 Q itu karena konsleting listrik. Hangusnya mobil mewah seharga sekitar Rp 1,3 miliar itu menjadi tontonan pengendara lain saat melintas di lokasi kejadian.<br /> Sopir Range Rover, Hermawan menjelaskan, kejadian kebakaran mobil milik majikannya itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB kemarin. Saat itu, Hermawan dari arah Pondok Indah (PI) hendak menuju arah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Namun sebelum lampu merah (traficlight) Permata Hijau, kap bagian depan mobil Range Rover yang dia kendarai tiba-tiba saja berasap.<br /> ”Ada asap keluar dari kap, sedangkan saat itu rambu dalam keadaan lampu merah, saya langsung keluar terus tidak lama terbakar,” ujar Hermawan di lokasi kejadian pada wartawan. Mengetahui kejadian itu, Hermawan langsung mematikan (nonaktifkan) mesin mobilnya dan segera keluar dari mobil.<br /> Sementara si jago merah langsung menjilat dengan perlahan bagian demi bagian pada mobil mewah tersebut. Api sempat mengecil namun asap masih saja keluar dari bagian mobil itu, hingga akhirnya api kembali membesar membakar mobil itu. Api berhasil dipadamkan dengan bantuan dua unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Jakarta Selatan dari kawasan Unit Damkar Tanah Kusir.<br /> Akibat insiden kebakaran itu, lalulintas arah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menuju Senayan dan Pondok Indah macet. Sebaliknya arus lalulintas dari arah Pondok Indah menuju Jakarta Barat dan Kebayoran Lama macet total. Namun demikian, petugas Kepolisian setempat berupaya mengatur kemacetan arus lalulintas di lokasi kejadian. (ibl)</div></div>

Mobil Rp 1,3 M Tinggal Puing

JOESVICAR IQBAL/INDOPOS RUSAK PARAH: Range Rover yang terbakar di Permata Hijau, Jakarta Selatan WARGA di sekitar Jalan Arteri Permata Hi...

Baca selengkapnya »

Rustri: Kuda Lumping Seni Adiluhung

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="multi_foto_wide"><div id="foto1" style="display: block; overflow: hidden;"><img src="http://assets.kompas.com/data/photo/2012/09/12/1109279620X310.jpg" width="630" /> <span class="pb_10">Kompas/Raditya Mahendra Yasa</span> Grup jathilan Krido Turanggo mementaskan jathilan sebagai bentuk keprihatinan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Kota Semarang, Rabu (12/9/2012). </div></div><br /> <b>KEBUMEN, KOMPAS.com-</b> Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menegaskan, kesenian tradisional tidak terkecuali kuda lumping atau jathilan atau juga banyak disebut jaran kepang, merupakan warisan budaya bangsa yang bersifat adiluhung. Pegiat seni didukung pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikannya.<br /> Hal itu disampaikan Rustriningsih atau akrab disapa Mbak Rustri kala hadir dalam silaturahmi keluarga besar Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) bersama pengurus organisasi seni dan budaya tradisional Kabupaten Kebumen di rumah sesepuh Pepadi, R Suman Sri Husodo, di Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Rabu (12/9/2012) malam.<br /> "Kuda lumping adalah seni tradisional yang harus dilestarikan. Tak hanya dari aspek budaya, namun juga dari sisi penampilan karena terkadang kostum yang dipakai kurang mendapat perhatian. Ini yang mungkin harus diperbaiki," jelasnya.<br /> Rustri menceritakan, dia pernah berkunjung ke suatu daerah di Jateng dan dia disuguhi atraksi seni kuda lumping yang menyedot banyak sekali penonton. Sayangnya, para pemain kuda lumping tadi hanya memakai kostum apa adanya. Bahkan ada yang sudah sobek-sobek.<br /> Namun, saat memberi sambutan dalam acara tadi, Rustriningsih mengaku tidak mau menyinggung penampilan aksi kuda lumping tersebut, apalagi marah. "Saya memilih, selesai acara, berkonsultasi dengan seniman setempat bagaimana agar kelompok kuda lumping tadi bisa lebih menarik," ujar Rustri.<br /> Polemik mengenai kuda lumping mengemuka setelah Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan bahwa kesenian kuda lumping adalah kesenian yang paling jelek se-dunia. Pernyataan tersebut dilontarkan Bibit saat pembukaan The 14th Merapi and Borobudur Senior's Amateur Golf Tournament Competing The Hamengku Buwono X Cup di Borobudur International Golf and Country Club, Kota Magelang, Minggu (9/9) malam.<br /> Saat itu Bibit dalam sambutannya menyebut jathilan sebagai "kesenian terjelek di dunia, yang tidak pantas ditampilkan di acara berskala internasional." <br /> <div class="left"></div><div class="left"><div class="left pr_5 pt_5 font11 c_abu"><b>Editor :</b></div><div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">Marcus Suprihadi</div></div></div>

Rustri: Kuda Lumping Seni Adiluhung

Kompas/Raditya Mahendra Yasa Grup jathilan Krido Turanggo mementaskan jathilan sebagai bentuk keprihatinan di depan Kanto...

Baca selengkapnya »

hasil audit LHKPN yang baru dikirimkan setelah pencoblosan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">CILACAP, (PRLM).- Berdasarkan hasil audit atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon bupati dan calon wakil bupati baru diterima KPU Cilacap Rabu (12/9). Novita calon bupati terkaya dibandingkan tiga calon bupati dan wakil bupati lainnnya orang lainnya merupakan<br /> Berdasarkan surat KPK nomor B-3170b/12/09/2012 tentang Pengumuman harta kekayaan calon kepala daerah, Warsid mengungkapkan, harta cabup nomor urut satu Novita Wijayanti hingga Juni 2012 tercatat Rp 16,6 milyar.<br /> Sebelumnya, kekayaan Novita yang tercatat oleh KPK pada Desember 2003 sebesar Rp 3,8 milyar. Sedangkan cawabup nomor urut satu, Mochammad Muslich pada bulan Juni 2012 Rp 2,8 milyar. Harta Muslich yang tercatat KPK terakhir pada Desember sebesar Rp 2,1 milyar.<br /> Sedangkan cabup nomor urut dua, Tatto Suwarto Pamuji, per Juni 2012 mencapai Rp 6,2 milyar. KPK mencatat kekayaan Tatto yang dilaporkan pada Juni 2011 sebesar Rp 5,6 milyar. Sementara, kekayaan cawabup nomor urut dua, Akhmad Edi Susanto, dilaporkan sebesar Rp 3,1 milyar. KPK belum memiliki catatan kekayaan Edi, karena sebelumnya bekerja di<br /> sektor swasta.<br /> Ketua KPU Cilacap Warsid mengakui LHKPN bari diterima KPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiga hari pascapencoblosan. "Memang terlambat, namun hal itu tidak memengaruhi proses tahapan pilbup yang telah dilalui. KPU Cilacap hanya mensyaratkan lampiran bukti tanda terima telah melaporkan harta kekayaan dari KPK,"terangnya.<br /> Menurunya KPK telah menyampaikan permohonan maaf perihal hasil audit LHKPN yang baru dikirimkan setelah pencoblosan. Setelah menerima salinan LHKPN pasangan calon, KPU Cilacap diminta untuk segera mengirimkan nama pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang kepada KPK. (A-99/A-26</div>

hasil audit LHKPN yang baru dikirimkan setelah pencoblosan

CILACAP, (PRLM).- Berdasarkan hasil audit atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon bupati dan calon wakil bupati ba...

Baca selengkapnya »

Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">Berikut ini adalah naskah Peraturan, undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <b>TAP MPR :</b><br /> TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN<br /> <b>Undang-Undang :</b><br /> 1.  UU 20/2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi<br /> 2.  UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi<br /> 3.  UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001<br /> 4.  UU 11/1980 tentang Antisuap<br /> 5.  UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003<br /> 6.  UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang<br /> 7.  UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN<br /> 8.  UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003<br /> 9.  UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana<br /> 10.UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)<br /> <b>Peraturan Pemerintah :</b><br /> 1.  PP 71/2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi<br /> 2.  Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD<br /> 3.  Penjelasan Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD<br /> 4.  PP No 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD<br /> 5.  PP No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD<br /> 6.  PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <b>INPRES : </b><br /> 1.  <a href="http://kormonev.makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=12">Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi</a><br /> 2.  Inpres No. 4 Tahun 1971, Tentang Pengawasan Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah<br /> 3.  Inpres No. 9 Tahun 1977, Tentang Operasi Tertib<br /> 4.  Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br /> 5.  Inpres No 1 Tahun 1971, tentang Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu<br /> <b>KEPPRES :</b><br /> 1.  Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang Timtastipikor<br /> 2.  Keppres No. 12 Tahun 1970 tentang "Komisi 4"<br /> 3.  Keppres No 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah<br /> 4.  Keppres No 16 Tahun 2004, tentang perubahan keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi <br />      Pemerintah<br /> 5.  Keppres No. 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi <br />      dan Korban<br /> <b>PERATURAN PRESIDEN :</b><br /> 1.  Perpres No. 13 tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Militancies Calon Anggota <br />      Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban<br /> 2.  Perpres No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan<br /> <b>SURAT EDARAN :</b><br /> 1.  Surat edaran Jaksa Agung tentang Percepatan Penanganan Kasus Korupsi tahun 2004<br /> 2.  Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang Pengutamaan Penanganana Kasus Korupsi<br /> 3.  Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2000<br /> 4.  Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama Pemberantasan Korupsi<br /> <b>PERDA :</b><br /> 1.  <a href="http://kormonev.makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=14">Surat Keputusan Walikota Makassar NOMOR : 060.05/79/KEP/II/U9, Tentang Pembentukan Tim KORMONEV Makassar</a><br /> 2.  Perda Kabupaten Solok No 5 Tahun 2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan<br /> <b>Konvensi Internasional :</b><br /> United Nations Conventions Agains Corruption<br /> <b>Rancangan Undang-Undang/Draf :</b><br /> 1.  RUU Layanan Publik<br /> 2.  RUU Rahasia Negara<br /> 3.  Rancangan Inpres Pemberdayaan Instansi Terkait Dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi<br /> 4.  Draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi DPR<br /> 5.  Draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi Koalisi LSM<br /> <b>Naskah uji material UU Korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi</b> <b>:</b><br /> 1.  Perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana <br />      telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan <br />      Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan pemohon Dawud Djatmijko<br /> 2.  Perkara No. 10/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) <br />      dengan pemohon MHI dengan putusan tidak dapat diterima<br /> 3.  Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK Tahun 2001<br /> 4.  Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK</div>

Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini adalah naskah Peraturan, undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), yang berkaitan dengan Tindak P...

Baca selengkapnya »

Menteri Setuju Bubar, Tipikor Daerah setelah Revisi UU

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="" style="clear: both; text-align: center;"></div><div style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><a href="http://www.indopos.co.id/images/stories/folder-news/2011/NOVEMBER/TGL07/e3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" class="caption" height="241" src="http://www.indopos.co.id/images/stories/folder-news/2011/NOVEMBER/TGL07/e3.jpg" width="320" /></a>JAKARTA-Desakan pembubaran pengadilan tipikor daerah mendapat respon positif dari pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sependapat bahwa pengadi lan tipikor sebaiknya dipusatkan saja di Jakarta Ini dilakukan untuk me mudah kan pengawasan. Untuk kepentingan tersebut, dia mengusulkan revisi UU Pengadilan Ti pikor yang merupakan dasar pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. ”Usulan itu (pembubaran penga dilan tipikor daerah) menjadi catatan bagi kami. Memang penilaian itu tidaklah salah. Akan kami jadikan bahan masukan,” ujar Amir seusai menghadiri pemotongan hewan kurban di kantor Kemenkumham, Jakarta, Minggu (6/11).</div><br /> <br /> <div style="text-align: justify;">Menurutnya formula yang lebih tepat untuk membubarkan pengadilan tipikor di daerah adalah melalui revisi undangundang yang menaungi pengadilan tipikor itu. Tentunya materi revisi dan usulannya perlu ada masukan pendapat dari berbagai pihak. Agar tidak terulang kembali persoalan pengadilan tipikor daerah yang lemah. Dia meyakini dorongan revisi UU Pengadilan Tipikor itu ba kal lebih bermanfaat. Legislatif pun da pat lebih menerima upaya re visi. ”Saya percaya temanteman di legislatif dapat menerima usulan revisi. Dan saya harap ada dukungan itu,” paparnya. Ditambahkan Menkumham, kondisi pengadilan tipikor daerah memang terjadi pergeseran yang mencolok. </div><div style="text-align: justify;">Berubah pada posisi yang terkesan tak mendukung pemberantasan korupsi. Itu dibuktikan dengan lahirnya beberapa vonis bebas koruptor. Tentunya, tegas dia, kondisi itu sangat menggangu rasa keadilan masyarakat. Meskipun secara faktual putusn hakim sangatlah mutlak, independen dan bebas tekanan. Sesuai aturan yang ditetapkan. ”Siapa saja harus menghormati putusan hakim pengadilan, tetapi perubahan warna tersebutlah yang kami rasa telah menyakiti perasaan masyarakat,” tegasnya. Kendati demikian, Amir juga sadar bahwa upaya penutupan pengadilan tipikor di daerah tidak begitu mudah, karena penyebaran Tipikor juga berdasarkan undang-undang.</div><div style="text-align: justify;">Oleh karenanya, kata Amir, instansinya akan mengkaji ulang UU tersebut serta akan merevisinya ke arah yang lebih baik. ”Pengadilan Tipikor ke daerah juga karena legitimasi UU, oleh karena itu harus kami akan revisi UU dahulu. Kami berharap ada dukungan nanti dari DPR,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Ketua Lembaga Pengkajian Hukum dan Strategi Nasional, Ahmad Rifai, menolak wacana pembubaran pengadilan tipikor di daerah. Wacana itu dapat menyesatkan dan mengarah pada kemunduran semangat memberantas korupsi. ”Ada persoalan pada penegak hukum. Itu yang perlu dibredel dan diberesin. Bukan pengadilannya,” tegas Ahmad Rifai. Menurutnya pembubaran pengadilan tipikor malah dapat menjadi persoalan baru.</div><div style="text-align: justify;">Di antaranya lambatnya penetapan vonis dan berpeluangnya muncul vonis lain yang tak diharapkan. ”Jangan sampai kalau dibubarkan malah banyak vonis yang kurang dari 2 tahun. Itu kan malah jadi persoalan lain. Kaya diseragamkan saja vonis,” ucapnya. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga meminta agar seluruh Pengadilan Tipikor di daerah yang dibentuk baru-baru ini dibubarkan. Menurut Mahfud, hal itu dikarenakan, selain mengacaukan sistem hukum yang sudah ada, kinerja pengadilan tipikor di daerah lebih buruk daripada pengadilan umum. Salah satu parameternya, maraknya vonis bebas yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor daerah. ”Sekarang ini kita kan kecewa, pengadilan tipikor di daerah kecenderungannya membebaskan para koruptor dan justru lebih jelek dari pengadilan umum.</div><div style="text-align: justify;">Oleh sebab itu, menurut saya, sesudah melihat perjalanan ini justru semakin mengacaukan sistem hukum,” ujar Mahfud. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 40 terdakwa kasus korupsi yang dimerdekakan pasca lahirnya UU Pengadilan Tipikor. Dari sejumlah pengadilan tipikor daerah yang telah memvonis bebas koruptor, pengadilan tipikor Surabaya tergolong paling banyak memberikan keputusan kontrovesial tersebut. Setidaknya, pengadilan tipikor surabaya telah memvonis bebas sembilan terdakwa yang terlibat kasus korupsi penga daan lift Pemkot Su ra baya dan Rumah Sakit Bakti Dharma Husada (BDH) sebesar Rp 6,3 miliar. Peringkat kedua ditempati Pengadilan Tipikor Samarinda, mem berikan vonis bebas kepada empat belas anggota DPRD Kutai Karta negara yang menjadi terdakwa ka sus dana operasional APBD Ku tai Kartanegara senilai Rp 2,98 miliar.</div><div style="text-align: justify;">Tujuh diantaranya adalah Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Salehudin, Anggota DPRD nonaktif Suryadi, Suwaji, Sudarto, Rusliandi, Abu Bakar Has, dan Abdul Sani. Selanjutnya, Pengadilan Tipikor Bandung yang memberikan vonis bebas kepada tiga terd akwa. Kemudian, Pengadilan Tipikor Semarang yang telah memvonis bebas satu terdakwa Di rektur Utama PT Ka runia Prima Sedjati, Oei Sindhu Stefanus dg du gaan korupsi proyek Sistem In formasi Administrasi Kepen du dukan (SIAK) online Cilacap senilai Rp 16,7 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><b>Tak Cukup Pengawasan </b></div><div style="text-align: justify;">Fenomena vonis bebas kepada terdakwa koruptor oleh beberapa pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah benar-benar menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi lembaga hukum negara. Salah satunya adalah Komisi Yudisial yang bertugas me ng awasi perilaku dan kode etik hakim. Komisioner KY Bidang Pengawasan, Suparman Marzuki mengatakan, maraknya pembebasan para terdakwa koruptor dari jeratan hukum menjadi tugas bagi KY. Apalagi, vonis bebas itu dilakukan oleh sebagian besar pengadilan yang baru saja dibentuk oleh Mahkamah Agung. “Fenomena itu tentu menjadi tugas berat bagi kami, apalagi ini menyangkut upaya membersihkan negara ini dari praktik korupsi, tapi kalau kondisinya begini (vonis bebas) kemung kinan memberikan efek jera kepada para koruptor tidak terealisasi,” katanya, kepada INDOPOS, kemarin (5/11).</div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, salah satu yang harus ditingkatkan adalah pengawasan terhadap majelis hakim yang memproses perkara korupsi di setiap daerah. Hanya saja, untuk memenuhi hal tersebut tentu tidak mudah. Sebab, pihaknya tidak memiliki kekuatan yang memadai jika pengawasan dimaksud ditafsirkan secara konvensional yakni memantau setiap proses persidangan yang berjalan di setiap pengadilan tipikor di daerah. “Kalau pengawasan itu dimaknai setiap persidangan perkara korupsi harus kita pantau tentu itu sangat berat. Karena kekuatan secara yuridis maupun kuantitas kami tidak sekuat itu,” ujarnya. Karena itu, lanjut Suparman, pengawasan yang menjadi tugas KY harus ditafsirkan secara utuh, yaitu melakukan langkah preventif (pencegahan) kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim serta melakukan pengawasan secara kontinyu. “Misalnya, kami juga terlibat dalam proses rekrutmen.</div><div style="text-align: justify;">Meskipun tidak secara general, setidaknya kami dilibatkan tracking para calaon hakim yang diseleksi MA. Inilah yang kami maksud melakukan preventif,” bebernya. Suparman menjelaskan, hal terpenting yang perlu dievaluasi dalam kasus vonis bebas itu adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam hal ini adalah majelis hakim. Sebab, menurutnya, majelis hakim di pengadilan-pengadilan yang telah membebaskan puluhan koruptor itu diduga kuat tidak memiliki kredibilitas sebagai penegak hukum yang tanpa pandang bulu, terutama dalam hal kasus korupsi. “Jadi, menurut kami memang yang paling penting sebenarnya SDM (hakim,red).</div><div style="text-align: justify;">Karena, mau diawasi seketat apapun kalau sejak dari lahir (dibentuk) diisi SDM yang rusak ya hasilnya juga tidak akan bagus,” tandasnya. Karena itu, ia berharap agar kedepan MA lebih terbuka dalam rekrutmen hakim dan melibatkan KY dalam bagian tertentu proses tersebut. Sebab, mengandalkan pengawasan secara konvensional tanpa adanya langkah preventif dengan melakukan seleksi lebih ketat tidak akan pernah menemukan pengadilan tipikor yang kredibel. (rko/ris)</div><br /> <a href="http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-rewiew/17645-menteri-setuju-bubar-tipikor-daerah-setelah-revisi-uu.html#.UFIMitt-fBw.blogger">Menteri Setuju Bubar, Tipikor Daerah setelah Revisi UU | www.indopos.co.id</a></div>

Menteri Setuju Bubar, Tipikor Daerah setelah Revisi UU

JAKARTA-Desakan pembubaran pengadilan tipikor daerah mendapat respon positif dari pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sependa...

Baca selengkapnya »

Cilacap Kota dengan Politik Uang Tertinggi

<br /> <div class="pict-detailberita" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"> <img alt="Inilah Kota dengan Politik Uang Tertinggi " height="276" src="http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/politik-uang-ilustrasi-_120401122051-351.jpg" width="465" /> </div><br />  REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP---Uang berindikasi money politics (politik uang) yang berhasil diamankan Panwas Cilacap dalam pilkada di kabupaten setempat, merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia saat Panwaslu Cilacap. <br /> <br /> ''Menurut anggota tim asistensi tersebut, jumlah uang berindikasi money politics yang kita dapatkan, ternyata yang paling besar di Indonesia. Selama ini, uang berindikasi money politics yang berhasil diperoleh Panwas dalam pilkada, tertinggi hanya Rp 50 juta,'' kata Ketua Panwas Cilacap, Sani Ariyanto. <br /> <br /> Dalam pilkada Cilacap yang berlangsung Ahad (9/12), Panwas setempat memang telah mengamankan uang senilai Rp 214 juta. Uang sebanyak itu diperoleh warga Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari, dari beberapa orang yang diketahui sebagai anggota tim sukses pasangan calon bupati-wakil bupati Cilacap, Novita Wijayanti-Mochammad Muslich. <br /> <br /> Sani menyebutkan, sebelumnya telah ada kegiatan supervisi dari tim Asistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ke Panwas Cilacap. Tim ini beranggotakan tiga orang, terdiri dari Hilber, Hilton, dan Ayu. <br /> <br /> ''Ketiga orang dari tim inilah yang menyatakan, praktik money politics dalam pilkada Cilacap merupakan yang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini kerena uang  berindikasi money politics yang berhasil disita mencapai Rp 214 juta lebih,'' katanya. <br /> <br /> Namun dia menyebutkan, saat ini pihaknya masih melakukan klarifikasi atas dugaan money politics yang dilakukan pasangan calon Novita-Muslich tersebut. ''Kita masih melakukan klarifikasi,'' jelasnya. <br /> <a href="http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/09/12/ma6kg2-inilah-kota-dengan-politik-uang-tertinggi">Inilah Kota dengan Politik Uang Tertinggi | Republika Online</a>:

Cilacap Kota dengan Politik Uang Tertinggi

 REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP---Uang berindikasi money politics (politik uang) yang berhasil diamankan Panwas Cilacap dalam pilkada di...

Baca selengkapnya »

Panwaslu Cilacap Dinilai Tak Netral

CILACAP, (PRLM).- Ketua DPRD Cilacap Jawa Tengah Fran Lukman menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak netral dalam Pemilukada yang dimenangkan pasangan incumbent Tatto Suwarto Pamudji-Ahmad Edi Santosa.<div class="content">Sebagai wasit, Panwaslu dinilai telah berpihak. "Selama berlangsung pesta demokrasi Panwaslu sangat ketat pengawasi semua kegiatan pasangan Novita Wijayanti- Muhamad Muslich. Namun tidak demikian dengan pasangan incumbent, Misalnya penggunaan fasilitas kedinasan serta masalah cuti kampanye, Panwaslu tidak banyak mempersoalkannya. Sehingga kita merasa diperlakukan tidak adil," jelas Fran Lukman kepada wartawan Rabu (12/9).<br /> Demikian halnya dengan uang yang seharusnya untuk honor para saksi yang dibawa oleh tim kampanye yang kemudian dipersoalkan sebagai uang untuk money politic. "Itu uang untuk honor para saksi oleh Panwas diambil dan dinyatakan sebagai uang money politic," jelasnya.<br /> Menurut Fran Lukman yang juga ayah dari Novita Wijayanti, dikatakan telah terjadi praktik politik uang, jika memenuhi unsur, ada orang yang tertangkap basah sedang memberikan dan menerima uang. Sementara posisi tim dari kubu Novita saat itu bukan sedang membagi-bagikan uang, akan tetapi sedang membawa uang untuk honor para saksi.<br /> Fran juga menemukan banyak kejanggalan saat terjadi penangkapan, berdasarkan keterangan sejumlah kader nya dilapangan, pada saat terjadi penangkapan oleh petugas panwas, orang yang membawa uang dibawa ke kantor Panwaslu dengan kendaraan polisi, "Sementara posisi uang saat itu tidak dibawa bersamanya, tapi oleh dibawa orang lain, entah oleh siapa, saya tidak tahu," jelasnya.<br /> Kejangglan lainnya, jumlah uang yang saat ini diamankan oleh Panwaslu sebesar Rp 214 juta, menurut Fran Lukman sebenarnya lebih dari itu, "Ada uang yang hilang sebesar Rp 40 juta,"katanya.<br /> Namun apapun perlakukan terhadap kubu Novita Wijayanti-Muslih, Fran mengatakan,"Saya dan Novita anak saya sudah legowo (lapang dada) atas hasil Pemilukada Cilacap yang dimenankan Tatto_Edi, saya juga tidak akan melakukan gugatan apapun, meski saya banyak diperlakukan tidak adil,"terangnya.<br /> Fran juga akan sama membantu Tatto dalam menjalankan pemerintahan Cilacap 5 tahun kedepan, khususnya visi misinya untuk memberantas korupsi.<br /> Menurutnya, kemenangan Tatto atas Novita, menurutnya secara tidak langsung masyarakat masih menyukai dirinya."Jika masyarakat memilih Tatto itu artinya masyarakat tidak ingin saya mundur sebagai Ketua DPRD. Dalam setiap kampanya saya selalu mengakatan siap mundur jika Novita menang, namun karena Tatto menang maka saya tidak jadi mundur," ujar Fran Lukman. <br /> Selumnya, Tatto Suwarto Pamuji juga menyatakan hal yang sama, akan mencabut tuntutannya terkait dengan tuduhan black campaign yang dialamatkan ke kubu Novita-Muslih. "Kita akan fokus dan menata perencanaan kedepan membangun Cilacap demi kesejahteraan rakyat Cilacap bekerja sama dengan legislatif dan Yudikatif," jelasnya. (A-99/A-26).***<br /> </div><a href="http://www.pikiran-rakyat.com/node/203264#.UFFnEPPIWxQ.blogger">Panwaslu Cilacap Dinilai Tak Netral</a>

Panwaslu Cilacap Dinilai Tak Netral

CILACAP, (PRLM).- Ketua DPRD Cilacap Jawa Tengah Fran Lukman menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak netral dalam Pem...

Baca selengkapnya »

Rp. 330,8 miliar alokasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah

<div style="text-align: left;"><img alt="JPG 7724" height="230" src="http://www.pusjui.kkp.go.id/images/JPG_7724.JPG" style="border: 1px solid #000000; float: left; margin-right: 5px;" width="380" /><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 17.27272605895996px; text-align: left;"> </span><strong>Cilacap</strong> - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendorong program industrialisasi kelautan dan perikanan, khususnya industrialisasi perikanan tangkap yang tersebar di lima lokasi proyek percontohan.<span style="text-align: justify;">Seiring dengan itu, KKP telah menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu sentra pendaratan tuna yang terintegrasi  dengan zona inti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, </span><strong style="text-align: justify;">Sharif C. Sutardjo</strong><span style="text-align: justify;"> dalam rangkaian acara Safari Ramadhan yang berlangsung di PPS Cilacap Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (23/7).</span></div><br /> <div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Sharif memaparkan bahwa, pemerintah berencana akan menerapkan skema serupa di PPS Cilacap yang merujuk dari hasil yang akan dicapai di lima lokasi tersebut. Pasalnya, selama ini PPS Cilacap dikenal sebagai salah satu sentra pendaratan tuna. Adapun kelima lokasi percontohan industrialisasi perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Bungus Padang, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon.</div><div style="text-align: justify;">Di samping itu, potensi perikanan laut Cilacap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti ikan tuna, tongkol, tengiri dan potensi ikan laut lainnya yang berada di laut lepas. Seperti diketahui industrialisasi perikanan tangkap berbasis tiga komoditas,yakni tuna, tongkol, dan cakalang (TTC). Atas dasar itu, dalam rangkaian Safari Ramadhan kali ini, Sharif menyerahkan bantuan langsung kepada nelayan Cilacap dengan total bantuan mencapai lebih dari Rp3,59 miliar guna me­ningkatkan pro­duk­si ikan agar bisa berdaya saing, berkeadilan dan berke­lanjutan sesuai standar mutu pa­ngan (food safety). Bantuan tersebut di antaranya, lima paket Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya senilai Rp325 juta, SPDN senilai Rp703 juta, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp1,31 miliar, penyerahan bantuan senilai Rp1,2 miliar bagi 12 Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, 1007 kartu nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) sebanyak 275 bidang. Di samping itu, KKP juga memberikan bantuan berupa benih gurame sebanyak 20 ribu ekor bernilai total Rp10 juta, dua paket calon induk patin senilai Rp30 juta dan satu paket calon induk udang galah senilai Rp12 juta.  Sharif pun menyampaikan harapannya, agar bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi, nilai produksi, pendapatan serta menumbuhkan wirausaha kelompok, sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah.</div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, KKP telah memberikan beberapa paket bantuan dan program pembangunan lainnya di Kab. Cilacap seperti, penyediaan kapal Inka Mina >30GT sebanyak empat unit, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP Perikanan Tangkap untuk tujuh KUB, PUMP Perikanan Budidaya untuk empat Pokdakan, penyediaan sertifikat bagi 150 bidang tanah, pengadaan Backhoe sebanyak satu paket dan penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 10 paket. Sementara itu, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Kabupaten Cilacap pada tahun telah disalurkan hingga Rp. 22,4 Miliar melalui Dana TP dan  DAK Cilacap serta UPT PPS Cilacap. Sedangkan untuk <strong>Provinsi Jawa Tengah KKP mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan mencapai Rp. 330,8 miliar atau meningkat sebesar 20,5 persen dibandingkan pada anggaran 2011 yakni sebesar Rp. 274,5 miliar</strong>.</div><div style="text-align: justify;">Di hadapan para nelayan Cilacap Sharif menjelaskan bahwa, nelayan merupakan salah satu fokus tersendiri di dalam program pemerintah pusat. Bahkan dikatakannya, presiden melalui direktifnya yang ditindaklanjuti dengan Keppres No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat, telah menugaskan kepada 12 Kementerian/Lembaga guna membuat langkah terobosan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Salah satu hasilnya, yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan atau seringkali disebut sebagai Program PKN. Melalui program ini, Sharif selaku nahkoda program PLKN menyampaikan harapannya agar para wirausaha dan pendapatan nelayan dapat terus meningkat. Program ini menyasar rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada disekitar Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program PKN sendiri akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan /pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI). Paling tidak tahun ini,sebanyak 400 PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan Program PKN, terdiri dari 1.426 desa, 112.037 Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan sangat miskin,miskin, dan hampir miskin. Setidaknya pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk  pembangunan rumah sangat murah, listrik murah, sarana air bersih, fasilitasi kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi basic safety training, pengerukan PPI, dan budidaya rumput laut.</div><div style="text-align: justify;">Di samping Program PKN, KKP juga mengalokasikan anggaran PNPM Mandiri KP jauh lebih besar dan jangkauan kolompok penerima lebih banyak. Sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp.783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dapat tercapai tahun ini. Dengan kata lain, jumlah kelompok penerima bantuan mengalami peningkatan sebesar 84,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Hal-hal ini merupakan komitmen nyata pemerintah,bahwa sektor ini terus mendapatkan perhatian dan tidak semata menjadi tugas dari KKP tetapi juga secara sinergi didukung oleh sektor lain," ungkap Sharif.</div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, dalam menunjang kegiatan di bidang pemasaran hasil perikanan, KKP berencana akan mengalokasikan dana untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri hasil perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan, pengembangan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang P2HP, serta pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</div>

Rp. 330,8 miliar alokasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah

  Cilacap - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendorong program in...

Baca selengkapnya »

RAB

RAB<iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="1.2938689217759" data-auto-height="true" frameborder="0" height="600" id="doc_50694" scrolling="no" src="http://www.scribd.com/embeds/79661596/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-2jhh8iwfb6o8tyoa8ayj" width="100%"></iframe>

RAB

RAB

Baca selengkapnya »

Analisa Dan RAB 1

Analisa Dan RAB 1<iframe class="scribd_iframe_embed" data-aspect-ratio="1.2938689217759" data-auto-height="true" frameborder="0" height="600" id="doc_75445" scrolling="no" src="http://www.scribd.com/embeds/81430821/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-1uk6iv93dpm0xcnk1j8t" width="100%"></iframe>

Analisa Dan RAB 1

Analisa Dan RAB 1

Baca selengkapnya »

Mekanisme Kegiatan Rehabilitasi RK Ruak Berat Tahun 2012

<a title="View 02_Mekanisme Kegiatan Rehabilitasi RK Ruak Berat Tahun 2012 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/93745407/02-Mekanisme-Kegiatan-Rehabilitasi-RK-Ruak-Berat-Tahun-2012" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">02_Mekanisme Kegiatan Rehabilitasi RK Ruak Berat Tahun 2012</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/93745407/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-13njqs92n9oci8cuyxfa" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1.33333333333333" scrolling="no" id="doc_28931" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Mekanisme Kegiatan Rehabilitasi RK Ruak Berat Tahun 2012

02_Mekanisme Kegiatan Rehabilitasi RK Ruak Berat Tahun 2012

Baca selengkapnya »

Juknis Final Dak Kb 2012

<a title="View Juknis Final Dak Kb 2012 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/94859893" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Juknis Final Dak Kb 2012</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/94859893/content?start_page=1&view_mode=scroll" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="" scrolling="no" id="doc_38932" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Juknis Final Dak Kb 2012

Juknis Final Dak Kb 2012

Baca selengkapnya »

Kejari Periksa Sejumlah Kepala Sekolah

<div class="detail_Judul_10">Dugaan Penyimpangan DAK 2011</div>AMBARAWA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa tengah menghimpun data dari 13 orang Kepala SMP Negeri yang tersebar di Kabupaten Semarang. <br /> <br /> Pengumpulan data tersebut dilakukan karena adanya dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2011.<br /> <br /> Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ambarawa Antonio M Araujo, mengatakan hal tersebut, Rabu (21/3). Menurutnya, pemanggilan kepala sekolah tersebut telah dilakukan Minggu, kemarin. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data sebelum kasusnya masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyelidikan. <br /> ”Pemanggilan Kepala SMP telah dilakukan beberapa kali. Mereka dimintai keterangan berkaitan dengan masalah DAK 2011 untuk pengadan komputer laboratorium,” terangnya. <br /> <br /> Lebih lanjut Antonio mengatakan, dari keterangan para kepala sekolah diketahui masing-masing sekolah mendapatkan sejumlah komputer dari Dinas Pendidikan. Dalam praktiknya, pihak sekolah hanya menerima paket yang telah tersedia.<br /> ”Kasus dugaan penyimpangan DAK bidang pendidikan harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Mengingat seluruh biaya bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan berhubungan langsung dengan kepentingan siswa,” lanjutnya.<br /> <br /> Ikuti Proses<br /> <br /> Untuk menindaklanjuti temuan dugaan penyimpangan tersebut, pihaknya tidak akan setengah-tengah. Ke depan, pihaknya akan melibatkan bantuan pihak Dinas Pendidikan dan data dari sekolah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang telah ditentukan.<br /> <br /> Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih belum bisa dikonfirmasi mengenai hal tersebut. <br /> Sementara itu menyikapi dugaan kasus penyimpangan DAK yang tengah ditangani Kejari Ambarawa, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses yang dilakukan Kejari sesuai petunjuk dan ketentuan yang ada. <br /> ”Kami ikuti prosesnya saja. Kami tidak mau gegabah dalam menyikapi dugaan penyimpangan tersebut,” ujar Adi Prasetyo. (H86-72)<a href="http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/22/180936/Kejari-Periksa-Sejumlah-Kepala-Sekolah">SUARA MERDEKA CETAK - Kejari Periksa Sejumlah Kepala Sekolah</a>

Kejari Periksa Sejumlah Kepala Sekolah

Dugaan Penyimpangan DAK 2011 AMBARAWA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa tengah menghimpun data dari 13 orang Kepala SMP Negeri yang ters...

Baca selengkapnya »

Empat Bintang Porno Hollywood Asal Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="detail_Judul_24"></div><div align="right" class="grid_8 lazy detail_share"><div style="clear: none; float: right; padding: 4px 0 4px 10px;"><span style="clear: none; float: right; margin: 0px; padding: 0px;"> <a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?&n=Empat%20Bintang%20Porno%20Hollywood%20Asal%20Indonesia&u=http%3A%2F%2Fwww.suaramerdeka.com%2Fv1%2Findex.php%2Fread%2Fentertainmen%2F2012%2F05%2F26%2F6141%2FEmpat-Bintang-Porno-Hollywood-Asal-Indonesia&t="></a> </span><span style="clear: none; float: right; margin: 0px; padding: 0px;"></span><span class="st_linkedin_hcount"><span class="stButton" style="color: black; cursor: pointer; display: inline-block; text-decoration: none;"><span class="stMainServices st-linkedin-counter" style="background-image: url("http://w.sharethis.com/images/linkedin_counter.png");"></span></span></span></div></div><div class="grid_8 alpha detail_bg"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img align="left" alt="image" class="detail_img" height="267" hspace="5" src="http://suaramerdeka.com/foto_entertainmen/1e0f647a87f269fe2b8ee5b79be01de4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nyomi Marcella</td></tr> </tbody></table><div class="detail_wadah_img"><div class="detail_img_caption"></div></div><b>Hollywood, suaramerdeka.com -</b> Keeksotisan perempuan Indonesia rupanya mampu menempatkannya ke dalam jajaran bintang porno Hollywood, meski mereka harus menembus ketatnya persaingan. Namun cukup bisa dikatakan berhasil lho..<br /> Tak hanya sukses di negeri Paman Sam, sepak terjang mereka di dunia film porno juga sudah dikenal di seluruh dunia. Siapa saja "aktris berbakat" ini?<br /> <b>1. Jade Marcella</b>. Perempuan kelahiran 22 Juni 1980 ini telah tercatat sebagai warga Amerika Serikat. Meski demikian dia mempunyai etnis Jawa (Indonesia) karena kedua orang tuanya rupanya berasal dari Tegal.<br /> Diketahui, sejak tahun 1999, Jade telah mengawali karirnya sebagai bintang porno. Jade dikenal juga dengan beberapa nama yakni, Marcela Jade, Kristi, Jade Marcellas, Marcella Montes. Tercatat, pada Oktober 2011 silam, Jade telah membintangi 230 film porno.<br /> Kabarnya, Jade kini telah menikah, bahkan disebutkan kalau suaminya telah melarang dia beradegan seks dengan pria lain.<br /> <b>2. Nyomi Marcela</b>. Jika melihat wajahnya memang terlihat ada kemiripannya dengan Jade Marcella. Terbukti dalam profil Jade, Nyomi ternyata masih mempunyai hubungan darah dengan Jade.<br /> Dalam beberapa forum, para netter mengungkapkan kalau situs Nyomi telah dihapus terakhir pada 2009 lalu. Namun menelisik jejaknya tidaklah sulit karena adik kandung Jade ini bangga mengikuti profesi kakaknya.<br /> Konon alasan Nyomi, dengan pekerjaan tersebut dia dapat uang yang berlimpah, meski tentu saja menimbulkan dampak juga. Wanita yang menjadi bintang porno sejak tahun 2001 ini mengaku kesulitan mencari kekasih lantaran reputasinya sebagai bintang porno.<br /> <b>3. Christina Hadiwijaya</b>. Nama ini disebutkan sumber memang berasal dari Indonesia, lihat saja namanya. Bahkan diketahui Christina pernah mengikuti kursus akting di lembaga profesional di Los Angeles.<br /> Belum dapat ditelisik secara persis asal daerahnya, namun dia sempat menolak kalau dikatakan sebagai bintang porno. Dikabarkan, Christina kini telah menetap di Amerika bersama suaminya, pria asal Ohio, AS yakni seorang insinyur sipil dan bekerja di bidang lingkungan.<br /> <b>4. Nakia Ty a.k.a Angelina Lee</b>. Perempuan yang satu ini agak belum diketahui jelas karena ada juga yang menyebutkan kalau dia orang Thailand. Namun sumber ada yang menyatakan bahwa Nakia kelahiran Makassar, 12 Maret 1984.<br /> Hingga saat ini, Nakia masih enggan untuk mengkonfirmasi identitas dirinya. Namun terlepas dari itu ciri fisiknya banyak kemiripan dengan perempuan asal Indonesia.<br /> Di antara di atas mungkin masih banyak yang lainnya, namun sementara itulah keempat bintang porno asal Indonesia yang baru dapat dilacak. Reputasinya tergolong cukup berhasil masuk papan Hollywood meski masih kalah dengan Maria Ozawa, Sasha Grey ataupun Jenna Jameson.<br /> (<b>Nv@/CN15</b>) </div><div class="grid_8 alpha detail_bg"><br /> </div></div>

Empat Bintang Porno Hollywood Asal Indonesia

Nyomi Marcella Hollywood, suaramerdeka.com - Keeksotisan perempuan Indon...

Baca selengkapnya »

Kepler-47 Sistem Planet Mengorbit pada 2 Bintang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><h1 id="maintitle"></h1><h2 id="subtitle"></h2><div class="caption" style="margin-top: 15px; width: 620px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-5hfkofJpy3o/UE3wlFfzwrI/AAAAAAAADFc/95wRFjf6CQE/s1600/kepler-47-sistem-planet-mengorbit-pada-2-bintang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="266" src="http://2.bp.blogspot.com/-5hfkofJpy3o/UE3wlFfzwrI/AAAAAAAADFc/95wRFjf6CQE/s400/kepler-47-sistem-planet-mengorbit-pada-2-bintang.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi. (Thinkstockphoto)</td></tr> </tbody></table><br /> </div><div id="content"><h2 id="subtitle">Kepler-47 berjarak cukup jauh, sekitar 5.000 tahun cahaya di konstalasi Cygnus.</h2>Pakar astronomi dari berbagai perkumpulan, universitas, dan lembaga astronomi, mengumumkan penemuan baru berupa sistem transit <i>circumbinary </i><i>multi-planet </i> pertama. Di mana dua planet mengorbit pada sepasang bintang.<br /> Penemuan ini menunjukkan sistem planet bisa terbentuk dan bertahan meski dalam lingkungan yang paling membingungkan. "Tiap planet transit melewati bintang utamanya, memberi bukti yang jelas jika planet-planet ini adalah nyata," kata Jerome Orosz, Associate Professor of Astronomy dari San Diego State University.<br /> Pengumuman penemuan sistem planet yang disebut "Kepler-47" ini dilakukan saat pertemuan International Astronomical Union di Beijing, China. Berlangsung sejak 20 Agustus lalu dan berakhir hari ini, Jumat (31/8).<br /> Kepler-47 terdiri dari sepasang bintang yang mengelilingi satu sama lain setiap sekitar 7,5 hari. Satu bintang mirip dengan Matahari di tata surya kita. Satu bintang lainnya lebih kecil, hanya sepertiga ukuran bintang pertama, dan 175 kali lebih redup.<br /> Ukuran dua planet anggotanya cukup beragam. Planet bagian dalam hanya tiga kali lebih besar dari diameter Bumi. Dia mengorbit setiap 49 hari. Sedangkan planet bagian luar hanya sedikit lebih besar dari Uranus dan mengorbit tiap 303 hari.<br /> Sayangnya sistem planet ini terletak cukup jauh, sekitar 5.000 tahun cahaya di konstalasi Cygnus. Kedua planet anggotanya terlalu jauh untuk diamati. Karena itu mereka baru bisa terlihat ketika menghasilkan sedikit cahaya saat "mengunjungi" bintang induknya.<br /> Semua penemuan dan perhitungan ini bisa terjadi berkat data <i>photometric</i> dari teleskop luar angkasa NASA, Kepler. "Kepler-47 menunjukkan pada kita arsitektur tipikal dengan anggota beberapa planet bisa terbentuk dengan dua bintang," kata Joshua Carter dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.<br /> Penemuan ini diterbitkan dalam jurnal <i>Science</i>. Di mana Orosz dan Carter turut berperan dalam penulisannya.<br /> (<i>Zika Zakiya. Sumber: Space Daily, Astronomy 2012</i>)</div>http://nationalgeographic.co.id/</div>

Kepler-47 Sistem Planet Mengorbit pada 2 Bintang

Ilustrasi. (Thinkstockphoto) Kepler-47 berjarak cukup jauh, sekitar 5.000 tahun cahaya di konstalasi Cygnus. Pakar astronomi dari berbag...

Baca selengkapnya »

Lampiran uu nomor 8 tahun 2012

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><a href="http://www.slideshare.net/pipitapriani/lampiran-uu-nomor-8-tahun-2012">Lampiran uu nomor 8 tahun 2012</a><br /> http://www.slideshare.net/pipitapriani/lampiran-uu-nomor-8-tahun-2012<br /> <iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="511" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/13052715" style="border-width: 1px 1px 0; border: 1px solid #CCC; margin-bottom: 5px;" width="479"> </iframe> <br /> <div style="margin-bottom: 5px;"><b> <a href="http://www.slideshare.net/pipitapriani/lampiran-uu-nomor-8-tahun-2012" target="_blank" title="Lampiran uu nomor 8 tahun 2012">Lampiran uu nomor 8 tahun 2012</a> </b><b><a href="http://www.slideshare.net/pipitapriani" target="_blank"></a></b> </div></div>

Lampiran uu nomor 8 tahun 2012

Lampiran uu nomor 8 tahun 2012 http://www.slideshare.net/pipitapriani/lampiran-uu-nomor-8-tahun-2012 Lampiran uu nomor 8 tahun 2012  

Baca selengkapnya »

H-1 Penutupan Pendaftaran, KPU Telah Terima 33 Partai

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><strong>Jakarta, kpu.go.id-</strong> Satu hari menjelang berakhirnya masa pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014, Kamis (6/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima 33 (tiga puluh tiga) partai.<br /> <div align="justify"><br /> Besok (Jumat, 7/9), pukul 16.00 WIB, KPU akan menutup pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014. Bagi parpol yang telah mendaftar dan memenuhi 17 persyaratan yang telah ditentukan, KPU akan memberikan ruang bagi parpol yang dinyatakan terdaftar tersebut untuk melengkapi berkas persyaratan hingga 29 September 2012.</div><br /> <div align="justify"> Kamis (6/9) ini, tercatat 7 (tujuh) partai mendaftar ke KPU. Ketujuh partai itu adalah, Partai Republika Nusantara (Republikan), Partai Islam, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Aksi Rakyat (PAR).</div><div align="justify"><br /> Partai Republikan tiba di meja panitia pada 08.30 WIB, dipimpin langsung oleh Ketua partai, Sumardjo, Sekjen Yus Sudarso, dan Ketua Presidium Partai, Syahrir.</div><div align="justify"><br /> Kemudian, pukul 10.50 WIB, dipimpin oleh sekjennya, Partai Islam menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia.</div><div align="justify"><br /> Disusul oleh PNI Marhaenisme, yang tiba pada 11.15 WIB. Ketua Umum partai, Sukmawati Sukarnoputri, Sekjen Sunarko, dan Bendahara Sylvana Esther Maringka, datang langsung ke meja panitia.</div><div align="justify"><br /> Dalam jumpa pers yang digelar usai pendaftaran, Sukmawati mengkritisi peraturan KPU yang dianggapnya bersifat borjuistik.</div><div align="justify"><br /> “Massa PNI Marhaenisme berasal dari berbagai kalangan, dan memiliki kenampuan administratif yang berbeda-beda. Mereka yang berada di tingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tentu saja akan kesulitan mengikuti alur pendaftaran. Bagaimana mungkin petani tergopoh-gopoh ke KPU untuk menyusun KTA (Kartu Tanda Anggota). Saya agak ragu. Semoga mereka bisa, karena saya tahu mereka memilih PNI Marhaenisme karena panggilan jiwa,karena kesetiaan terhadap ajaran Bung Karno," kata putri kandung Presiden RI pertama itu.</div><div align="justify"><br /> Setelah itu, giliran PKPB yang mendaftar. Dipimpin oleh sekjennya, Mayjen TNI (Purn) Hartarto, dan wakil sekjen, Purnomo, partai ini menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia pada 13.55 WIB.</div><div align="justify"><br /> Pukul 14.20 WIB, PPP tiba di KPU, lengkap dengan iring-iringan sepeda motor dan para petinggi serta pengurus partai yang menaiki bus. Untuk sesaat, halaman parkir KPU berubah menjadi “hijau”,  warna seragam partai berlambang ka’bah ini.</div><div align="justify"><br /> Ketua partai, Suryadhama Ali, Sekjen Romahurmuziy, Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, dan Makhmud Yunus, datang langsung menyerahkan 41 boks kontainer berkas pendaftaran kepada panitia.  </div><div align="justify"><br /> Selanjutnya, Sekjen PPPI, Rudy Prayitno, bersama beberapa pengurus partai, tiba di meja panitia pendaftaran pada 15.05 WIB. </div><div align="justify"><br /> Disusul oleh PPDI, yang tiba pada 15.15. Bendahara PPDI, Lasmidara, memimpin penyerahan berkas.</div><br /> Partai Aksi Rakyat (PAR) menjadi partai terakhir yang mendaftar pada H-1 penutupan pendaftaran ini. Ali Rofiq, Sekjen PAR, mendaftarkan partai ini didampingi oleh 2 (dua) orang pengurus partai.<strong> (dd/red)</strong></div>

H-1 Penutupan Pendaftaran, KPU Telah Terima 33 Partai

Jakarta, kpu.go.id- Satu hari menjelang berakhirnya masa pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014, Kamis (6/9), Komi...

Baca selengkapnya »

Kirab Api PON Disambut Riuh Masyarakat Rohul

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><i>Masyarakat Rohul riuh rendah menyambut kedatangan kirap api PON XVIII. Arak-arakan itu tiba di Pasirpangaraian, pukul 21.00 WIB.<br /> </i><br /> Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekretaris Sub PB PON Rokan Hulu (Rohul) Damri, mengikuti prosesi pengambilan api PON XVIII Riau di Lapangan Sepak Bola Minas, Siak, Kamis (6/9/12). <br /> <br /> Kirab api PON baru tiba di Pasirpangarain sekitar pukul 21.00 WIB, disambut atlet Terbang Layang dan masyarakat di Gedung Daerah.<br /> <br /> Sekretaris Sub PB PON Rohul menerima langsung api PON XVIII dari Gubernur Riau M Rusli Zainal. Api itu langsung diarak ke Rohul oleh 33 personil TNI dan pelajar.<br /> <br /> Setibanya di Kabun, kirab api PON disambut meriah masyarakat setempat dan dilanjutkan ke Tandun yang disambut pelajar.<br /> <br /> Karena hujan lebat, kirab api PON batal disambut masyarakat Ujungbatu dan Rambahsamo. Dan sekitar pukul 21.00 WIB, personil kirab baru tiba di Pasirpangaraian.<br /> <br /> Setibanya di Gedung Daerah Pasirpangaraian, obor api PON diterima Ketua Umum PB PON Rohul, Achmad. Rencananya api disemanyamkan dan baru akan dibawa pada pertandingan perdana Cabor Terbang Layang di Bandara Tuanku Tambusai Pasirpangaraian.<br /> <br /> Penyambutan kirab api PON di Pasirpangaraian disaksikan atlet, masyarakat, dan pejabat di Rokan Hulu di Gedung Daerah.<br /> <br /> Kepada atlet dan official, Ketua PB PON Rohul, Achmad, berharap atlet dan official kontingen dari 11 provinsi tidak segan untuk menyampaikan saran dan keluhan kepada panitia.<br /> <br /> "Jadikan iven PON di Riau ini untuk saling mengenal antar atlet. Kita minta maaf, memang saat Bandara Tuanku Tambusai masih dalam proses pembangunan. Kepada seluruh atlet dan official kontingen, kalau ada keluhan atau masalah, jangan segan-segan sampaikan kepada panitia, ini harapan kami," katanya.<br /> <br /> <img align="left" height="275" src="http://www.riauterkini.com/gambar/k-ra69.jpg" width="375" /> Bupati Achmad menambahkan, pada malam harinya kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya. “Kekurangan tempat, apakah masalah transportasi, konsumsi, dan akomodasi, kami mohon sebesar-besarnya," ucapnya.<br /> <br /> Ketua PB PON Rohul mengakui, masalah akomodasi belum seperti hotel atau penginapan dengan fasilitas lengkap seperti di daerah lain atau sesuai harapan.<br /> <br /> "Semoga dengan keterbatasan ini tidak mempengaruhi prestasi dan semangat atlet untuk berbuat yang terbaik," tambah Achmad lagi.***(zal) http://www.riauterkini.com</span></span></div></div>

Kirab Api PON Disambut Riuh Masyarakat Rohul

Masyarakat Rohul riuh rendah menyambut kedatangan kirap api PON XVIII. Arak-arakan itu tiba di Pasirpangaraian, pukul 21.00 WIB. Riauterki...

Baca selengkapnya »

Sejarah Intelijen di Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div align="justify"> Badan Intelijen Negara cikal-bakalnya ada di masa pendudukan Jepang, tahun 1943.</div><div align="justify">Pada masa itu Jepang mendirikan versi lokal lembaga intelijen yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta), Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus Komandan Intelijen pertama kaum republikan.</div><div align="justify">Paska kemerdekaan, Agustus 1945 Pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen republik yang pertama, yang dinamakan Badan Istemewa. Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara Peta yang menjadi penyelidik militer khusus.</div><div align="justify">Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa, awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.</div><div align="justify">Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifuddin membentuk Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil 30 April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.</div><div align="justify"><a href="http://dpwbilmrrikabmtb.files.wordpress.com/2012/02/bin.jpg"><img align="left" alt="BIN" border="0" height="112" src="http://dpwbilmrrikabmtb.files.wordpress.com/2012/02/bin_thumb.jpg?w=108&h=112" style="border-bottom: 0; border-left: 0; border-right: 0; border-top: 0; display: inline; margin-left: 0; margin-right: 0;" title="BIN" width="108" /></a>Di awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Tahun itu Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima tawaran Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.</div><div align="justify">Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka 5 Desember 1958 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.</div><div align="justify">Selanjutnya, 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.</div><div align="justify">Intel Orde Baru Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI).</div><div align="justify">Kemudian 22 Agustus 1966 Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dengan Brigjen. Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab kepadanya.</div><div align="justify">Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto.</div><div align="justify">Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen. Soedirgo merupakan Kepala Bakin pertama.</div><div align="justify">Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS.</div><div align="justify">Sebenarnya di awal 1965 Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.</div><div align="justify">Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III pos Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai inner circle Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina.</div><div align="justify">Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais). Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.</div><div align="justify">Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).</div><div align="justify">Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.</div><div align="justify">Sejak 1945 s/d sekarang, organisasi intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 (enam) kali <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara#cite_note-0">^[1]</a>:</div><div align="justify">1. BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia).</div><div align="justify">2. BKI (Badan Koordinasi Intelijen).</div><div align="justify">3. BPI (Badan Pusat Intelijen).</div><div align="justify">4. KIN (Komando Intelijen Negara).</div><div align="justify">5. BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).</div><div align="justify">6. BIN (Badan Intelijen Negara).</div></div>

Sejarah Intelijen di Indonesia

Badan Intelijen Negara cikal-bakalnya ada di masa pendudukan Jepang, tahun 1943. Pada masa itu Jepang mendirikan versi lokal lembaga intel...

Baca selengkapnya »