Rp. 330,8 miliar alokasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah

 Cilacap - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendorong program industrialisasi kelautan dan perikanan, khususnya industrialisasi perikanan tangkap yang tersebar di lima lokasi proyek percontohan.Seiring dengan itu, KKP telah menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu sentra pendaratan tuna yang terintegrasi  dengan zona inti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam rangkaian acara Safari Ramadhan yang berlangsung di PPS Cilacap Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (23/7).

Lebih lanjut Sharif memaparkan bahwa, pemerintah berencana akan menerapkan skema serupa di PPS Cilacap yang merujuk dari hasil yang akan dicapai di lima lokasi tersebut. Pasalnya, selama ini PPS Cilacap dikenal sebagai salah satu sentra pendaratan tuna. Adapun kelima lokasi percontohan industrialisasi perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Bungus Padang, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon.

Di samping itu, potensi perikanan laut Cilacap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti ikan tuna, tongkol, tengiri dan potensi ikan laut lainnya yang berada di laut lepas. Seperti diketahui industrialisasi perikanan tangkap berbasis tiga komoditas,yakni tuna, tongkol, dan cakalang (TTC). Atas dasar itu, dalam rangkaian Safari Ramadhan kali ini, Sharif menyerahkan bantuan langsung kepada nelayan Cilacap dengan total bantuan mencapai lebih dari Rp3,59 miliar guna me­ningkatkan pro­duk­si ikan agar bisa berdaya saing, berkeadilan dan berke­lanjutan sesuai standar mutu pa­ngan (food safety). Bantuan tersebut di antaranya, lima paket Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya senilai Rp325 juta, SPDN senilai Rp703 juta, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp1,31 miliar, penyerahan bantuan senilai Rp1,2 miliar bagi 12 Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, 1007 kartu nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) sebanyak 275 bidang. Di samping itu, KKP juga memberikan bantuan berupa benih gurame sebanyak 20 ribu ekor bernilai total Rp10 juta, dua paket calon induk patin senilai Rp30 juta dan satu paket calon induk udang galah senilai Rp12 juta.  Sharif pun menyampaikan harapannya, agar bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi, nilai produksi, pendapatan serta menumbuhkan wirausaha kelompok, sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah.

Sebelumnya, KKP telah memberikan beberapa paket bantuan dan program pembangunan lainnya di Kab. Cilacap seperti, penyediaan kapal Inka Mina >30GT sebanyak empat unit, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP Perikanan Tangkap untuk tujuh KUB, PUMP Perikanan Budidaya untuk empat Pokdakan, penyediaan sertifikat bagi 150 bidang tanah, pengadaan Backhoe sebanyak satu paket dan penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 10 paket. Sementara itu, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Kabupaten Cilacap pada tahun telah disalurkan hingga Rp. 22,4 Miliar melalui Dana TP dan  DAK Cilacap serta UPT PPS Cilacap. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah KKP mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan mencapai Rp. 330,8 miliar atau meningkat sebesar 20,5 persen dibandingkan pada anggaran 2011 yakni sebesar Rp. 274,5 miliar.

Di hadapan para nelayan Cilacap Sharif menjelaskan bahwa, nelayan merupakan salah satu fokus tersendiri di dalam program pemerintah pusat. Bahkan dikatakannya, presiden melalui direktifnya yang ditindaklanjuti dengan Keppres No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat, telah menugaskan kepada 12 Kementerian/Lembaga guna membuat langkah terobosan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Salah satu hasilnya, yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan atau seringkali disebut sebagai Program PKN. Melalui program ini, Sharif selaku nahkoda program PLKN menyampaikan harapannya agar para wirausaha dan pendapatan nelayan dapat terus meningkat. Program ini menyasar rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada disekitar Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program PKN sendiri akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan /pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI). Paling tidak tahun ini,sebanyak 400 PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan Program PKN, terdiri dari 1.426 desa, 112.037 Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan sangat miskin,miskin, dan hampir miskin. Setidaknya pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk  pembangunan rumah sangat murah, listrik murah, sarana air bersih, fasilitasi kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi basic safety training, pengerukan PPI, dan budidaya rumput laut.

Di samping Program PKN, KKP juga mengalokasikan anggaran PNPM Mandiri KP jauh lebih besar dan jangkauan kolompok penerima lebih banyak. Sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp.783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dapat tercapai tahun ini. Dengan kata lain, jumlah kelompok penerima bantuan mengalami peningkatan sebesar 84,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Hal-hal ini merupakan komitmen nyata pemerintah,bahwa sektor ini terus mendapatkan perhatian dan tidak semata menjadi tugas dari KKP tetapi juga secara sinergi didukung oleh sektor lain," ungkap Sharif.

Sementara itu, dalam menunjang kegiatan di bidang pemasaran hasil perikanan, KKP berencana akan mengalokasikan dana untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri hasil perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan, pengembangan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang P2HP, serta pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.