Berikut ini adalah naskah Peraturan, undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
TAP MPR :
TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
Undang-Undang :
1.  UU 20/2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi
2.  UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi
3.  UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001
4.  UU 11/1980 tentang Antisuap
5.  UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003
6.  UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang
7.  UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN
8.  UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003
9.  UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana
10.UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)
Peraturan Pemerintah :
1.  PP 71/2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
2.  Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
3.  Penjelasan Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
4.  PP No 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
5.  PP No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
6.  PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
INPRES :
1.  Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
2.  Inpres No. 4 Tahun 1971, Tentang Pengawasan Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah
3.  Inpres No. 9 Tahun 1977, Tentang Operasi Tertib
4.  Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5.  Inpres No 1 Tahun 1971, tentang Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
KEPPRES :
1.  Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang Timtastipikor
2.  Keppres No. 12 Tahun 1970 tentang "Komisi 4"
3.  Keppres No 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah
4.  Keppres No 16 Tahun 2004, tentang perubahan keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi
     Pemerintah
5.  Keppres No. 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi
     dan Korban
PERATURAN PRESIDEN :
1.  Perpres No. 13 tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Militancies Calon Anggota
     Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2.  Perpres No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
SURAT EDARAN :
1.  Surat edaran Jaksa Agung tentang Percepatan Penanganan Kasus Korupsi tahun 2004
2.  Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang Pengutamaan Penanganana Kasus Korupsi
3.  Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2000
4.  Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama Pemberantasan Korupsi
PERDA :
1.  Surat Keputusan Walikota Makassar NOMOR : 060.05/79/KEP/II/U9, Tentang Pembentukan Tim KORMONEV Makassar
2.  Perda Kabupaten Solok No 5 Tahun 2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Konvensi Internasional :
United Nations Conventions Agains Corruption
Rancangan Undang-Undang/Draf :
1.  RUU Layanan Publik
2.  RUU Rahasia Negara
3.  Rancangan Inpres Pemberdayaan Instansi Terkait Dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi
4.  Draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi DPR
5.  Draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi Koalisi LSM
Naskah uji material UU Korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi :
1.  Perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
     telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan
     Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan pemohon Dawud Djatmijko
2.  Perkara No. 10/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)
     dengan pemohon MHI dengan putusan tidak dapat diterima
3.  Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK Tahun 2001
4.  Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Post

 
Top